Yang sebenarnya yang menjadi problem adalah NJOP yang jadi dasar pengenaan PBB, nilainya jarang diupdate oleh pemerintah daerah. Hal itulah yang membuat kenaikan menjadi ribuan persen.
Padahal sesuai PMK No 85/2024, NJOP harusnya ditetapkan tiap 3 tahun sekali. Kalau jarang diperbarui, kondisinya seperti sekarang. PBB naik gila-gilaan, sampai ribuan persen.
Kenaikan PBB bisa juga karena daerah-daerah membutuhkan tambahan duit untuk menunjang program mereka. Yang paling gampang mengandalkan PBB.
Baca Juga:KDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara IniKDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung Hantu
Jadi, kasus seperti di Pati, solusinya sebenarnya ada di sosialisasi. Jika ada kebijakan harus benar-benar dikomunikasikan ke masyarakat jauh-jauh hari.
Pajak buat daerah itu penting. Tapi jangan seperti sekarang. Sudah naiknya ratusan persen, mendadak pula. Terus ketika ditanya, malah nantang. Itu jelas arogan!
Sebenarnya ada solusi yang lebih baik. Pemda bisa membuat aturan PBB Progresif. Dengan menggunakan aturan ini, pengenaan kenaikan pajak hanya untuk pembelian properti kedua dan seterusnya.
Tujuannya untuk menyasar rang-orang atau perusahaan yang menimbun lahan. Sebab, pajak harus bisa menciptakan keadilan. Bukan rakyat kecil saja yang terus disusahkan.
Terlepas dari isu itu, apakah setuju dengan kenaikan PBB yang tujuannya untuk membangun daerah secara mandiri?