RADARCIREBON.ID -Rapat dengar pendapat (RDP) antara KONI Kabupaten Cirebon beserta pengurus cabang olahraga (cabor) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sempat memanas.
Bahkan, usai pertemuan yang dihadiri perwakilan Dispora, BKAD dan Inspektorat di Ruang Banggar itu, nyaris terjadi adu jotos antar pengurus cabor. Beruntung, kedua pengurus yang besitegang dapat dilerai.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos menegaskan, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan lengkap terkait mandeknya pencairan dana hibah sebesar Rp4,5 miliar untuk KONI. Padahal, Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jawa Barat tinggal sepekan lagi.
Baca Juga:Lomba “Radekasa” Meriahkan HUT RIDosen IPB Cirebon Ajarkan Data Mining untuk Tingkatkan Kualitas Latihan SSB Garuda
Sementara beberapa perwakilan cabor menilai, permasalahan internal KONI seharusnya tidak menghambat pencairan dana.
Ketua PBVSI, Anton Maulana ST MM, mempertanyakan perihal dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberikan untuk KONI. Sementara, di sisi lain sejumlah cabor dan waktu dekat akan melaksanakan BK.
“Dananya sudah ada, pengurusnya masih ada, kenapa tidak dicairkan. Konsekuensinya kalau tidak ikut BK sekarang maka dua kali BK berikutnya dipastikan bola voli Kabupaten Cirebon tidak diperbolehkan untuk BK lagi, jelas ini kerugian bagi cabor,” ujar Anton.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Khanafi SH meminta Inspektorat memberi kebijakan khusus agar pencairan segera dilakukan.
“Dana ini vital untuk keberlangsungan atlet-atlet Cirebon. Jangan sampai mereka gagal bertanding hanya karena administrasi,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Sutardi Raharja SH menegaskan, pihaknya sudah menunjuk Plt bendahara dan membuka rekening baru di Bank BJB. Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk menahan pencairan dana hibah tersebut.
Namun pernyataan tersebut mendapat respons beragam. Ketua Cabor Biliar, Yundi meminta Sutardi menanggung semua biaya BK Provinsi dari kantong pribadi. Sementara, Cabor Berkuda mempertanyakan legalitas Plt pengurus yang baru.
Baca Juga:Target PBB Rp70,4 M, Baru Rp37,7 M, Begini Kondisi Cirebon Saat IniKabupaten Cirebon Ingin Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2026
Sementara, Kadispora Kabupaten Cirebon, Jois Putra SE, menolak ikut campur internal KONI terlalu jauh.
Menurutnya, masalah ini sudah menjadi ranah KONI Jabar. Ia menyebut, KONI Jabar menemukan kesalahan administrasi berupa penggunaan kop surat yang bisa berimplikasi hukum.