RADARCIREBON.ID -Desakan merombak total pejabat di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon kembali mengemuka. Kali ini datang dari Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim mangaku sepakat dengan statemen mantan anggota DPRD periode 2019-2024 Yoga Setiawan yang menyarankan agar dilakukan perombakan total dalam struktur kepemimpinan dinas tersebut.
“Saya menilai instansi yang satu ini (DPUTR) tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Maka, apa yang disampaikan Yoga (Setiawan), itu benar adanya,” kata Lukman kepada Radar Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Jalan Ciremai Raya Kota Cirebon Sedang Diukur, Apakah Akan Segera Diperbaiki?Dari Rp6,2 Juta Jadi Rp65 Juta, Walikota Sangkal PBB Bukan Naik 1.000 Persen
Politisi PDIP pun mengaku, sudah sering menyampaikan di berbagai rapat komisi, DPUTR ini harus “bedol desa”. “Harus diganti semua, dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, sampai ke kepala seksi jika perlu,” tandasnya.
Menurut Lukman, ada banyak alasan di balik desakan tersebut. Salah satunya, ketidakmampuan DPUTR menjelaskan secara rinci dan transparan terkait program kerja maupun perjanjian yang sudah dibuat.
“Setiap rapat komisi, mereka tidak pernah bisa menjabarkan hasil evaluasi pekerjaan secara detail. Tidak terbuka. Seolah pengawasan dari dewan tidak dianggap,” katanya.
Lukman juga menyoroti keterlambatan realisasi anggaran murni tahun 2025. Padahal, anggaran perubahan sudah disahkan.
“Sekarang aneh, anggaran perubahan sudah diketok, tapi pekerjaan dari anggaran murni justru baru dimulai. Harusnya Agustus ini sudah selesai. Sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Ia pun menuding DPUTR pasif menanggapi kritik publik. Bukannya memperbaiki, dinas malah terkesan abai.
“Masyarakat sudah menyampaikan kritik, tapi mereka malah leha-leha. Bahkan sampai warga harus turun aksi protes. Itu karena anggaran dan program tidak dijalankan dengan serius,” paparnya.
Baca Juga:Kota Cirebon Terancam Dikepung Banjir Rob, Diperkirakan Terjadi Pada 14–19 Agustus 2025RDP di DPRD Cirebon Memanas, Plt Kadispora Sebut SK KONI Bersamalah sehingga Hibah Rp4,5 Miliar Belum Bisa Cai
Lukman menegaskan, DPRD akan terus mengawasi dan mengkritisi OPD yang kinerjanya dinilai tidak optimal.
“Dikritik itu biasa, bagian dari pengawasan. Kami di DPRD tidak akan diam,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPUTR R Tommy Hendrawan memilih enggan menanggapi hal tersebut. “Biarkan saja, gak usah ditanggapi,” katanya singkat. (sam)