“Yang cukup tidak diapreasi dan resisten jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20 an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas,” ujar Rangga.
Rangga memaparkan terkait kepuasan publik yang mulai menurun ketika menyangkut isu-isu ekonomi dan infrastruktur, seperti, penyediaan transportasi umum hanya meraih 53,5 persen kepuasan, sedangkan pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.
Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana hanya 31,4 persen warga yang puas, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas.
Baca Juga:KDM Minta Cari Dokumen Tata Ruang Zaman Kolonial, Sebut yang Sekarang KacauKDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara Ini
“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah. Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas,” papar Rangga.
Selain itu, kinerja dalam pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal (48,8 persen tidak puas, 50,4 persen puas).
Rangga menjelaskan, metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.
“Survei yang dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi,” pungkas Rangga.