RADARCIREBON.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.
“Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip dari rilis resmi BGN pada Minggu (28/9/2025).
Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat. “Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Baca Juga:Andru Diperiksa Terkait Gedung Setda, Pendalaman Peran BanggarKeracunan MBG di Bandung Barat membuat Ortu Siswa di Cirebon Cemas
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa hotline ini mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat pada pukul 09.00-22.00 WIB. “Untuk memudahkan, kami sediakan dua nomor yang bisa dihubungi. Yakni 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida.
Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.
Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
LARANG PENGGUNAAN MAKANAN KEMASAN PABRIK
Sementara itu, BGN menyebut larangan penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam program MBG akan membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk meluruskan kembali misi Presiden Prabowo Subianto sejak awal meluncurkan MBG, yaitu menghidupkan UMKM lokal sekaligus merespons masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra proses dalam menu program tersebut.