KUNINGAN–Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menegaskan sikapnya, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan. Ia meminta agar anggota dewan yang diduga ikut terlibat dalam pengelolaan atau proyek tersebut segera mundur.
Pernyataan ini disampaikan Nuzul saat ditemui sejumlah awak media di Gedung DPRD, Senin (29/9). Menurutnya, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun aparat TNI-Polri tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan yang bersumber dari anggaran negara, baik APBN maupun APBD.
“Saya sudah berulang kali mengimbau kepada seluruh anggota DPRD, bahkan sudah tertulis. Mohon jangan ada yang ikut serta dalam proyek MBG. Kalau ada yang terlibat, saya minta dengan tegas agar segera mundur dari proyek MBG,” tegasnya.
Baca Juga:DPRD Kuningan Gelar Maulidan, Bagikan Puluhan Sembako untuk Anak Yatim dan Kaum DhuafaRumah Kosong di Tambakbaya Nyaris Hangus, Damkar Bergerak Cepat di Tengah Malam
Namun demikian, ia mengakui pihaknya belum bisa menyebut secara gamblang siapa saja anggota DPRD yang disinyalir terlibat. Pasalnya, pengelola MBG berada di bawah yayasan, sehingga sulit dipastikan apakah ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari para legislator.
“Kita sulit secara hukum mendeteksi apakah keterlibatannya langsung atau tidak langsung. Kalau memang ada bukti, saya minta masyarakat segera melapor. Nanti akan kami verifikasi sejauh mana keterlibatannya,” ujarnya.
Meski mengaku telah menerima sinyalemen adanya keterlibatan, Nuzul menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi. Menurutnya, posisi DPRD harus tetap netral dan tidak boleh ada konflik kepentingan, apalagi dalam program yang menggunakan anggaran publik.
Sikap keras Ketua DPRD ini menambah sorotan publik terhadap implementasi MBG di Kuningan. Program yang digagas pemerintah pusat dan menjadi sorotan nasional ini memang menuai antusiasme sekaligus kontroversi, terutama soal tata kelola hingga potensi tumpang tindih kepentingan politik dan bisnis. (ags)