RADARCIREBON.ID – Capaian Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon hingga September 2025 masih belum memenuhi target.
Tingkat keaktifan peserta tercatat baru sekitar 72,44 persen, padahal syarat minimal untuk mendapatkan status UHC adalah 80 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menjelaskan, meski jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 97,82 persen dari total penduduk, hak istimewa UHC belum bisa dirasakan masyarakat.
Baca Juga:Polresta Cirebon Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Knalpot BrongMahasiswi IPB Cirebon Sabet Juara 2 Lomba Fotografi dalam Rangkain Milad ke-25 UMC
“Minimal ada 98 persen kepesertaan dan 80 persen keaktifan peserta. Saat ini angka keaktifan kita baru 72,44 persen,” ujarnya.
Berdasarkan data, lanjut Eni, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang masuk perhitungan BPJS Kesehatan mencapai 2.489.046 jiwa.
Dari total peserta 2.434.728 jiwa, hanya 1.803.158 jiwa yang masih aktif. Artinya, ada 631.570 jiwa yang tidak aktif, mayoritas berasal dari peserta BPJS Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. “Peserta tidak aktif dari mandiri sekitar 203.272 jiwa, sementara dari PBI APBN mencapai 278.926 jiwa,” ungkap Eni.
Ia menambahkan, penurunan persentase kepesertaan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk.
Meski begitu, Pemkab Cirebon terus berupaya agar masyarakat kembali merasakan manfaat UHC. “Kami sudah mengajukan penambahan kuota aktivasi PBI APBN ke Kementerian Sosial. Harapannya, jumlah peserta aktif bisa bertambah,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Disdukcapil dan Dinsos untuk melakukan validasi data agar bantuan tepat sasaran.
“Kami menemukan kasus peserta PBI yang sudah meninggal namun datanya belum dilaporkan, sehingga masih tercatat sebagai penerima. Ada juga yang kondisi ekonominya sudah membaik, tetapi belum dialihkan ke peserta mandiri. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.
Mengenai kemungkinan Pemkab Cirebon menanggung premi 631 ribu lebih peserta yang tidak aktif, Eni menegaskan, hal itu tidak memungkinkan. “Keuangan daerah tidak sanggup menanggung sebanyak itu, karena PBI yang ada saja belum seluruhnya bisa dicover,” tegasnya. (den)