SK CAGAR BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
Sementara itu, data yang dihimpun Radar Cirebon, pembatalan itu setelah adanya pertemuan antara PT KAI Daop 3 Cirebon, ahli cagar budaya, LSM, DPRD Kota Cirebon, dan Pemkot Cirebon yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Pada pertemuan itu, hilangnya nama Kejaksan di Stasiun Cirebon menuai protes dan memicu perdebatan. Bahkan, masyarakat pun ada yang akan melakukan unjuk rasa. Situasi yang kurang kondusif itu menjadi pembahasan di DPRD Kota Cirebon. Sehingga, pimpinan DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT KAI Daop 3 Cirebon, ahli cagar budaya. Namun, pertemuan itu keburu difasilitasi oleh Disbudpar.
Pertemuan tersebut akhirnya berlangsung di kantor Daop 3 Cirebon yang dihadiri perwakilan masyarakat, ahli cagar budaya, ormas, dan instansi terkait. Anggota Komisi III DPRD Kota CirebonI, Muhamad Noupel, hadir mewakili pimpinan DPRD.
Baca Juga:Mantan Walikota Cirebon Diperiksa Lagi, Kuasa Hukum: Kalau Ada Aliran Dana seperti Laporan PPATK, Buka Saja!Kejaksaan Kantongi Alat Bukti dari PPATK soal Aliran Dana Gedung Setda Kota Cirebon
Dalam pertemuan itu dibahas rencana peluncuran nama baru stasiun yang awalnya dijadwalkan pada hari Rabu kemarin, yang kemudian dibatalkan, mengingat tingginya dinamika di masyarakat. Pada pertemuan itu juga disampaikan terkait historis nama Stasiun Cirebon yang lebih dahulu dikenal.
Dari sisi cagar budaya, ada SK resmi yang menyebut nama Stasiun Kejaksan Cirebon. “Ada dua versi. Secara sejarah lama dikenal dengan Cirebon, tapi SK Cagar Budaya menyebutnya Stasiun Kejaksan. Maka dari itu, kami dorong agar kearifan lokal tetap dihormati,” kata Mohamad Noupel.
Ia menyebut, dalam pertemuan juga masyarakat tidak menolak investasi atau kerja sama dengan pihak swasta seperti BT Batik Trusmi. Namun, warga menyayangkan jika nama Kejaksan dihapus karena nama tersebut memiliki nilai historis dan identitas lokal yang kuat.
Pihaknya mewakili DPRD Kota Cirebon bersama para pihak terkait sepakat agar penamaan tersebut ditinjau ulang. Salah satu usulan yang muncul adalah penggunaan format gabungan. Misalnya, Stasiun Kejaksan Cirebon by BT Batik Trusmi. Tujuannya agar unsur historis dan sponsor tetap terakomodasi. “Jadi jangan hilang nama Kejaksan. Jadi misalnya Stasiun Kejaksan Cirebon by BT Batik Trusmi. Jadi ada nama sponsor gitu kan, tapi nama Kejaksaan tidak hilang,” terang Noupel.