RADARCIREBON.ID -Kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diperkirakan berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah berpotensi kehilangan pendapatan hingga puluhan miliar rupiah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala SSos MSi mengatakan, kebijakan pembebasan dua jenis pungutan tersebut memang berpihak pada kepentingan sosial, namun tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Kebijakan ini berpihak pada aspek sosial tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan. Namun kita juga harus cermat, karena pembebasan BPHTB dan PBG diperkirakan dapat mengurangi PAD hingga sekitar Rp20 miliar,” ujar Hendra.
Baca Juga:Immoderma Ajak Gen Z Percaya Diri Lewat Kulit Sehat #CantikDariHatiBazar Moon Cake Festival: Tradisi Tionghoa yang Kini Jadi Milik Semua
Menurutnya, potensi kehilangan pendapatan dari sektor BPHTB mencapai sekitar Rp15 miliar, atau 17 persen dari total penerimaan BPHTB Kabupaten Cirebon.
“Dari BPHTB saja, hilang sekitar 17 persen dari total penerimaan,” jelasnya.
Sementara dari sektor retribusi PBG, Pemkab Cirebon berpotensi kehilangan sekitar Rp4 hingga Rp5 miliar, atau 31 persen dari target sebesar Rp13 miliar.
“Karena itu diperlukan kecermatan dalam merancang kebijakan agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban belanja publik, pelayanan, dan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Hendra menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan kebijakan pembebasan tersebut telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon Nomor 1 dan 2 Tahun 2025.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang percepatan program pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia. (den)