RADARCIREBON.ID – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Kesambi, Kota Cirebon, mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon pada Rabu (15/10/2025).
Mereka meminta bantuan dewan untuk mencari solusi atas rencana penertiban yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Ikatan PKL Kota Cirebon, Akbar, mengungkapkan para pedagang resah karena menerima tiga kali surat teguran tanpa ada sosialisasi sebelumnya.
Baca Juga:Spilla Jewelry Kini Hadir di CirebonSelangkah Lebih Maju, Kemenag Kabupaten Cirebon Luncurkan Program Wakaf Uang untuk Investasi Akhirat
Dalam surat tersebut disebutkan, jika teguran ketiga diabaikan, maka penertiban akan dilakukan secara paksa.
“Kami tidak menolak penertiban, tapi seharusnya ada sosialisasi dan solusi. Lapak kami ini tempat mencari nafkah bertahun-tahun. Kalau digusur, seharusnya disediakan lokasi relokasi,” ujar Akbar.
Kedatangan para PKL diterima oleh anggota DPRD Kota Cirebon, antara lain Wahid dari Fraksi PKB, serta Syafrudin dan Umar Tanis Klau dari Fraksi PDIP.
Menanggapi keluhan tersebut, Syafrudin menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi para pedagang dengan berkoordinasi bersama Komisi II yang membidangi masalah tersebut.
“Mereka warga Kota Cirebon yang menggantungkan hidup di lokasi itu. Jika ditertibkan, pemerintah provinsi harus menyiapkan solusi atau tempat relokasi,” katanya.
Ia juga meminta para PKL segera menghubungi pihaknya jika terjadi penertiban mendadak. DPRD berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara para pedagang dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (cep)