Sementarta itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VI DPR RI, serta arahan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa,” ujar Laode di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Menurutnya, kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta disebabkan adanya pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM non subsidi. Tapi, ia menekankan bahwa pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan neraca komoditas energi. “Jangan sebentar-sebentar impor. Sudah dikasih 110 persen, impor lagi. Mau nambah lagi, kita bilang tetangga masih punya banyak kuotanya,” kata Laode.
Laode Sulaemen menyebut, tiga SPBU swasta yakni BP, AKR, dan VIVO telah sepakat membeli BBM dari Pertamina. Sementara Shell belum melakukan pembelian dengan alasan pertimbangan internal perusahaan. “Kalau Shell kan belum berlangsung negosiasinya. Mereka membutuhkan konsideran yang berbeda sama yang lain, tapi tetap Pertamina masih mempertimbangkan,” kata Laode, dilansir dari Disway (Radar Cirebon Group). (ade/dsw/rm)