RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasan dirinya kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan, termasuk yang terbaru AQUA di Kabupaten Subang.
Apakah rangkaian sidak tersebut hanya demi konten di media sosial? Atau pengalian isu setelah kemarin sempat beradu argumen dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa?
KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- mengungkapkan bahwa dirinya datang ke perusahaan, termasuk air mineral karena memiliki maksud dan tujuan.
Baca Juga:Walikota Sabang Apresiasi Kehadiran SPS Indonesia, Dorong Promosi Pulau Sabang ke MancanegaraNasir Djamil Raih Prerana Awards SPS 2025, Kenang Masa Lalu Sebagai Wartawan
Begitu juga sidak yang dilakukan ke perusahaan pertambangan dan tegas untuk menutup pelanggar aturan.
“Apa sih yang ingin dilakukan? Sehingga sangat tegas dengan perusahaan pertambangan? Urusan mobil bertonase besar dan melebihi kapasitas. Saya ingin negara ini, provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan dan desa ini, punya keseimbangan,” kata KDM dikutip radarcirebon.id, Jumat, 24, Oktober 2025.
Kesimbangan yang dimaksud adalah masyarakat di sekitar perusahaan mendapatkan manfaat dari kehadiran industri di wilayahnya.
“Manakala ada perusahaan air mineral di situ, rakyat di situ harus memiliki kecukupan air. Rakyatnya harus bisa bekerja, jalan harus bagus, petani tidak boleh kekurangan air,” tuturnya.
Dengan keseimbangan ini, KDM yakin tumbuhnya industri selaras dengan kesejahteraan lingkungan dan kehadiran pabrik pun memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat di sekitarnya.
“Warganya harus bekerja, lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah. Menjadi manajer di perusahaan, menjadi dirut. Ini yang saya inginkan,” paparnya.
Bagaimana cara untuk menuju hal tersebut? Salah satunya, kata KDM, melalui pendidikan yang dibiayai dari pajak perusahaan.
Baca Juga:SPS Aceh Panen Apresiasi, Sukses Jadi Tuan Rumah Rakernas dan HUT ke-79Program MagangHub, Bisa Selesaikan Masalah Pengangguran?
“Pendidikan duit dari mana? Didapat dari pajak perusahaan. Sehingga anak-anak yang punya kualitas bisa kuliah gratis sampai perguruan tinggi,” katanya.
Kemudian, sambung KDM, infrastruktur harus baik. Rakyat harus punya kecukupan gizi, protein, nutrisi. Rumah di sekitarnya harus baik. Kenapa? Karena negara sudah memungut pajak dari perusahaan ini.
“Seharusnya, pemerintah kabupaten, kota, pajak dari perusahaan itu, kembali dulu ke lingkungannya. Jangan sampai dia tiap waktu kebisingan, udaranya buruk, limbah, tetapi masyarakatnya miskin,” ujarnya.