Menurut Ade, memang tidak ada alokasi anggaran khusus dari Pemprov Jabar terkait pembebasan ijazah. Yang ada hanyalah konversi dari pencairan BPMU tersebut.
Masih kata Ade, jika ditaksir sebenarnya tunggakan terkait penahanan ijazah itu nilainya cukup besar. Sekitar Rp3 triliun. Di rekap data SMA Swasta saja ada di angka sekitar Rp1,2 triliun.
Sementara nilai kucuran BPMU dari Pemprov Jabar di 2025 tentu tak sebanding dengan nilai tunggakan tersebut. Anggaran BPMU hanya di kisaran Rp600 miliar. Penyalurannya juga telah berjalan. Dalam kesempatan itu, Ade menyayangkan terkait wacana penghapusan BPMU pada tahun anggaran 2026. “Rumornya BPMU dihapus, diganti beasiswa,” bebernya.
Baca Juga:Kejari Serahkan Rp3,5 M ke Bank Cirebon, Hasil Penyelamatan Kasus Kredit MacetWalikota: DPRD Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan
Menurut Ade, jika benar, maka akan berseberangan dengan MoU yang sempat dibuat. Pihak sekolah swasta bersepakat untuk menyerahkan ijazah asal BPMU tetap disalurkan atau tidak menjadi beasiswa.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan singkat terkait polemik pencairan program pembebasan ijazah dan BPMU. Menurutnya, sesuai arahan Gubernur KDM, memang tidak ada anggaran khusus untuk pembebasan ijazah. “Memang dikonversi dengan BPMU (pengembalian ijazah siswa yang punya tunggakan, red). Arahan gubernur demikian,” jelasnya, Jumat (24/10/2025).
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat George Edwin Sugiharto (GES) mengatakan kebijakan KDM agar sekolah mengembalikan ijazah yang tertahan karena tunggakan pembayaran, memang ada payung hukumnya. Bahkan langsung dari menteri pendidikan.
Tapi, lanjut GES, semua pihak menyadari di sekolah swasta saat awal siswa masuk, akan ada sumbangan biaya pendidikan. Sehingga saat ada kondisi orang tua kesulitan ekonomi, maka timbul persoalan.
“Oleh karenanya gubernur berharap siswa bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan (ijazahnya diserahkan, red). Jadi semangatnya agar siswa merajut masa depannya, baik itu kuliah maupun bekerja,” ujarnya.
Pempov Jabar, kata politisi Partai Gerindra itu, sudah memberikan BPMU. “Kalau membayar langsung semua tunggakan ijazah, maka kapasitas Pemprov Jabar secara fiskal tidak cukup. Adanya BPMU selama ini sudah ada kontribusi pemerintah,” katanya.
Akan tetapi, lanjut George, permasalahan di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus ada kebijakan yang konkrit lagi. Begitu juga transfer bantuan pendidikan langsung ke rekening siswa, menurut George, itu masih kajian dan belum diputuskan.