Harapan Komisi V, lanjut George, harus memandang dua sisi. Yakni sekolah swasta dan siswa. Saat ini tidak semua pemerintah memberikan jalan keluar dengan membayar langsung karena keterbatasan anggaran. Kalau orang tua bisa mencicil ke sekolah, maka yayasan yang menaungi sekolah swasta, harus mau memberikan kelonggaran dengan cara mencicil. “Sehingga ada titik temu. Kalau pemeirntah membayar langsung, berat. Apalagi TKD berkurang juga,” ujarnya.
“Ayo urun-rembug cari jalan keluar. Tidak ada untungnya ijazah tetap di sekolah, tapi kalaupun ijazah diberikan, maka perlu komitmen menyelesaikan kekurangan. Bisa dibayar bertahap, sehingga anak bisa meneruskan pendidikan atau bekerja. Ijazah di negara kita menjadi persyaratan krusial, apa-apa harus ada ijazah selain kompetensi,” tandasnya. (ade/son/abd)