RADARCIREBON.ID – Pemprov Jabar mulai uji coba work from home (WFH) bagi ASN dan PPPK. Ini merupakan upaya efisiensi di tengah kebijakan pusat soal pengurangan dana transfer ke daerah (TKD). WFH bagi ASN/PPPK Jabar ini dilaksanakan tiap hari Kamis. Uji coba selama dua bulan; November-Desember 2025.
Lalu, bagaimana di Cirebon? Bupati Cirebon Drs Imron MAg masih mempertahankan pola kerja secara penuh di kantor atau work from office (WFO). Langkah ini dilakukan demi menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas birokrasi pemerintahan daerah.
Imron menilai, ASN punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Terutama pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga kesehatan. “ASN itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau sistemnya belum siap tapi sudah WFH, pelayanan bisa terganggu. Jadi, tetap bekerja di kantor seperti biasa,” ujar Imron kepada Radar Cirebon, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga:KPK “Berkantor” di Cirebon, Pinjam Ruangan Polres Ciko sampai 7 November1.576 PPPK Paruh Waktu Lingkup Pemkot Cirebon, 12 Tahun Penantian Kini Resmi Pegang SK
Ia menjelaskan, sebagian besar sektor di Pemkab Cirebon masih mengandalkan sistem kerja manual. Proses birokrasi seperti penandatanganan dokumen, verifikasi data, dan koordinasi lintas bidang masih memerlukan tatap muka langsung.
Selain itu, kesiapan infrastruktur digital di daerah juga belum merata. “Masih banyak wilayah dengan koneksi internet yang tidak stabil. Belum lagi perangkat kerja daring yang belum memadai bagi sebagian ASN. Sistem digital kita pun belum sepenuhnya terintegrasi,” terangnya.
Selain faktor teknis, aspek kedisiplinan juga menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, WFH kerap disalahartikan sebagai waktu istirahat, bukan bekerja dari rumah. Karena itu, pemkab kini memperkuat sistem penilaian berbasis kinerja dan kehadiran untuk menumbuhkan budaya disiplin kerja.
Meski begitu, Imron tidak menutup kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel di masa depan. Ia menyebut, rencana tersebut baru bisa dijalankan bila infrastruktur digital dan sistem pengawasan ASN sudah benar-benar siap.
“Kalau nanti semua sudah siap, tentu bisa kita kaji lagi. Tapi untuk sekarang, prioritas kita tetap pada pelayanan publik yang cepat, akurat, dan hadir langsung bagi masyarakat,” imbuh Imron.
Senada dikatakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Hadi Suryaningrat. “Kita masih bekerja seperti biasa, belum ada WFH,” ujar Hadi, kemarin.