RADARCIREBON.ID – Pemerintah terus memperkuat upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha kecil melalui berbagai program strategis pemerintah.
Maman menjelaskan, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memiliki produk unggulan, namun masih menghadapi tantangan dalam memperluas pasar.
Baca Juga:Percepat Kemajuan Daerah, Bupati Cirebon Dorong Bangun Ekosistem Inovasi dari Sekolah Kuwu di Cirebon Dukung Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih
Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah pengembangan sistem franchise (waralaba) sebagai sarana ekspansi usaha secara efisien dan terukur.
“Bisnis franchise bisa menjadi jembatan efektif agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan tumbuh lebih besar,” ujar Maman.
Meski begitu, Maman menekankan bahwa penerapan sistem waralaba harus dilakukan secara hati-hati. Usaha mikro yang ingin naik kelas harus memiliki fondasi kuat, baik dari sisi manajemen maupun kualitas produk.
“Kuncinya adalah penguatan fundamental usaha. Jangan sampai belum siap, tapi sudah memaksakan diri masuk ke sistem franchise,” tambahnya.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional, yang saat ini baru mencapai 3,1 persen, menjadi 3,6 persen pada tahun 2029. Melalui berbagai inisiatif — termasuk kemitraan franchise, jumlah wirausaha diharapkan meningkat dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Data terbaru menunjukkan sektor waralaba tumbuh positif sebesar 5 persen pada 2024, memberikan kontribusi nyata terhadap target peningkatan kewirausahaan dan pemerataan ekonomi.
Selain fokus pada penguatan UMKM, pemerintah turut memperhatikan keseimbangan sektor ritel modern.
Baca Juga:FEB UGJ Pionir Program Kelas Internasional, Hadirkan Dosen Tamu dari BelandaWijaya Swimming Club Cirebon Pertahankan Gelar Juara Umum di Jabar Series 2025
Menanggapi kekhawatiran atas ekspansi minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart, Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak kehadiran ritel besar, selama mereka membuka ruang bagi produk lokal.
“Yang penting adalah bagaimana minimarket modern bisa mengakomodasi produk-produk lokal dari UMKM,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam persaingan bisnis. Peritel besar dan UMKM diharapkan bisa saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil, turut menegaskan pentingnya sinergi antara sektor korporasi dan UMKM.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berperan besar dalam menjaga ketahanan dan pemerataan ekonomi Indonesia,” ujarnya.