RADARCIREBON.ID – Penentuan Direktur RSUD Waled yang tak kunjung selesai lebih dari satu tahun menuai sorotan dari berbagai pihak.
Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC Repdem) Kabupaten Cirebon menilai, lambatnya proses ini menimbulkan tanda tanya besar dan mendesak agar tidak ada intervensi dari pihak luar.
Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Suhana SH, menyayangkan berlarut-larutnya proses penetapan tersebut.
Baca Juga:Percepat Kemajuan Daerah, Bupati Cirebon Dorong Bangun Ekosistem Inovasi dari Sekolah Kuwu di Cirebon Dukung Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih
“Jabatan direktur sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan rumah sakit. Lamanya penentuan ini justru memunculkan kecurigaan di masyarakat,” ujar Suhana kepada Radar Cirebon, Rabu (6/11).
Ditegaskannya, penetapan direktur RSUD Waled merupakan hak prerogatif bupati Cirebon. “Kami minta proses ini murni keputusan bupati tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Repdem juga mendorong agar Pemkab Cirebon menunjuk direktur dari kalangan internal ASN Kabupaten Cirebon.
“Sebaiknya dipilih dari PNS Pemkab sendiri, karena mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat Cirebon dalam pelayanan kesehatan,” tandas Suhana.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati AMd mengatakan, kekosongan jabatan direktur berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah satu tahun lebih RSUD Waled tanpa direktur definitif. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kinerja manajemen dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rohayati, Selasa (4/11).
Menurutnya, meskipun RSUD Waled saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), kewenangan jabatan tersebut sangat terbatas.
Baca Juga:FEB UGJ Pionir Program Kelas Internasional, Hadirkan Dosen Tamu dari BelandaWijaya Swimming Club Cirebon Pertahankan Gelar Juara Umum di Jabar Series 2025
“Plt itu masa jabatannya hanya enam bulan dan kewenangannya tidak seluas direktur definitif. Jadi tidak bisa mengambil banyak keputusan strategis,” terang Rohayati.
Ia juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memprioritaskan aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Pemkab Cirebon sebagai calon direktur.
“Kalau ada yang kompeten dari internal, sebaiknya diambil dari ASN Pemkab Cirebon saja. Tapi kalau memang tidak ada, boleh dari luar daerah, yang penting jabatan ini segera terisi,” katanya.
Rohayati menegaskan, jabatan strategis seperti Direktur RSUD Waled tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama karena berpotensi menurunkan mutu pelayanan kepada masyarakat.