RADARCIREBON.ID – Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Rachman Hidayat ST, yang menyebut pihaknya masih menunggu hasil kajian teknis dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung terkait rencana pembangunan kolam retensi untuk mengatasi genangan di Jalan Cipto, mendapat tanggapan dari kalangan akademisi.
Akademisi Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Cirebon, Edi Mulyana ST MT, mengapresiasi langkah Pemkot Cirebon yang melibatkan BBWS dalam kajian teknis tersebut.
“Saya setuju jika BBWS dilibatkan, karena mereka memiliki banyak tenaga ahli di bidangnya,” ujar Edi Mulyana.
Baca Juga:Percepat Kemajuan Daerah, Bupati Cirebon Dorong Bangun Ekosistem Inovasi dari Sekolah Kuwu di Cirebon Dukung Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih
Edi menegaskan, sebelum pembangunan kolam retensi dilakukan—khususnya di kawasan Disnaker—harus ada analisis teknis yang lengkap.
Kajian itu mencakup kondisi elevasi eksisting, curah hujan, luas area, serta keberadaan saluran terbuka di sekitar lokasi.
“Analisis teknis penting dilakukan agar perencanaan tidak salah langkah,” jelas mantan Ketua Gapensi tersebut.
Terkait persoalan genangan di Jalan Cipto, Edi menjelaskan bahwa kondisi tersebut lebih tepat disebut genangan, bukan banjir.
Menurutnya, genangan biasanya disebabkan oleh fungsi drainase yang tidak optimal, berkurangnya area resapan air, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
“Genangan terjadi karena air tertahan di satu area dan tidak bisa mengalir atau meresap ke tanah,” paparnya.
Sedangkan banjir, lanjut Edi, umumnya terjadi ketika air sungai meluap atau air laut pasang dengan intensitas hujan tinggi dalam waktu lama, hingga menimbulkan kerusakan pada properti dan infrastruktur.
Baca Juga:FEB UGJ Pionir Program Kelas Internasional, Hadirkan Dosen Tamu dari BelandaWijaya Swimming Club Cirebon Pertahankan Gelar Juara Umum di Jabar Series 2025
Ia menambahkan, beberapa faktor penyebab genangan di Jalan Cipto antara lain saluran drainase yang kurang berfungsi, lubang inlet jalan yang jarang dibersihkan, serta minimnya area resapan akibat permukaan yang banyak dibeton.
Edi juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat, RT/RW, dan pemangku kebijakan dalam menjaga kebersihan serta keberlanjutan lingkungan.
“Upaya ini memang tidak mudah. Diperlukan kesabaran dalam membina masyarakat melalui regulasi, sosialisasi, bahkan sanksi hukum agar kesadaran lingkungan tumbuh,” tandasnya. (abd)