RADARCIREBON.ID – Isu soal rencana redenominasi mata uang rupiah kembali muncul di era Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ada yang setuju dan banyak pula yang menolak.
Padahal setidaknya ada 2 keuntungan jika redenominasi benar-benar diterapkan. Selain proses transaksi lebih simpel, juga bisa memperkuat citra rupiah.
Sejak lama rencana itu digulirkan. Namun hingga kini tak pernah ada perkembangannya. Misalnya wacana ini pernah mencuat pada tahun 2010, 2013, 2017, dan 2020.
Baca Juga:Ditunjuk Dedi Mulyadi, Helmy Yahya Batal Jadi Komisaris Bank BJB karena Ada Novum di OJKDiguyur Hujan Semalaman, Longsor Menimpa Rumah Warga
Nah, setelah lebih dari satu dekade, gagasan itu ramai kembali. Bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah.
Penjelasan gampangnya tentang redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi angka nol.
Tapi yang mesti dipahami, tandasnya, penyederhanaan ini tak merubah atau mengurangi nilai mata uang tersebut.
Contohnya Rp 1000 bakal berubah menjadi Rp 1. Namun, nilainya tetap sama dengan sebelum disederhanakan.
Rencananya, pemerintah akan menghilangkan 3 angka di dalam rupiah. Seperti contoh di atas, jika Rp 1000 akan menjadi Rp 1.
Lalu, apa pengaruhnya rencana penyederhanaan nilai rupiah bagi masyarakat? Bila redenominasi ini diterapkan, bisa menyederhanakan dan efisiensi setiap transaksi.
Menggunakan pecahan uang dengan nominal besar atau yang memiliki banyak nol seperti Rp100.000, membuat sisten pencatatan lebih kompleks.
Baca Juga:10 Pahlawan Nasional 2025 Resmi Ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, Ada Gus Dur, Soeharto hingga MarsinahPKL di Depan Stasiun Kejaksan Ditertibkan, Mulai Bongkar-bongkar
Nah, dengan nominal yang lebih simpel juga bakal menguatkan citra mata uang rupiah dalam praktik transaksi internasional.
Apalagi fakta menunjukkan jika ternyata pecahan rupiah “Rp 100.000” adalah salah satu yang terbesar di dunia. Hanya kalah dengan pecahan uang Zimbabwe dan Vietnam.
Kondisi ini, oleh akun itu dianggap sebagai salah satu alasan teknis wacana redenominasi muncul lagi. Sebagai cacatan, wacana ini hanya akan diterapkan jika kondisi ekonomi, moneter, dan sosial politik stabil.
Sejauh ini, tambahnya, ada 2 alasan yang membikin pemerintah yakin untuk menyederhanakan rupiah. Di antaranya soal inflasi tahunan yang cenderung stabil yakni per September 2025 ada di angka 2.65%.
Bank Indonesia (BI) dalam siaran pers menegaskan jika inflasi tahun 2025–2026 diperkirakan terjaga rendah dalam sasaran 2,5%.
Stabilitas ini menjadi prasyarat BI untuk mempertimbangkan redenominasi. Hal itu karena ada risiko nyata. Salah satunya justru bisa menimbulkan distorsi harga atau persepsi ekonomi melemah.