RADARCIREBON.ID – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan penggunaan fasilitas publik yang tidak sesuai peruntukan bakal masif dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut termasuk penertiban PKL yang akan dilakukan di 5 ruas jalan provinsi di Kota Cirebon.
Yakni, Jl Ariodinoto, Jl Pulasaren, Jl Lawanggada, Jl Kesambi Raya dan Jl Nyi Mas Gandasari.
Baca Juga:Konflik Keraton Solo, Ada 16 Paugeran untuk Duduki Tahta Raja Kasunanan, Jadi Ganjalan PurbayaKonflik Keraton Solo, Ada 16 Paugeran untuk Duduki Tahta Raja Kasunanan, Jadi Ganjalan Purbaya
Menurut Gubernnur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, banyak perubahan peruntukan baik drainase, trotoar maupun jalan. Hal tersebut telah menimbulkan kekumuhan.
“Kami juga ingin menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dengan drainase dan penerangan jalan umum,” ucap KDM.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga bakal membenahi seluruh jalan nasional di Jabar yang mengalami perubahan peruntukkan sehingga kondisinya kumuh.
Untuk membahas rencana tersebut, KDM melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang.
Pemdaprov Jabar juga akan menormalisasi sungai di seluruh Jabar untuk mencegah banjir.
Oleh karena itu, pada hari yang sama, KDM pun menggelar rapat koordinasi dengan Perum Jasa Tirta di Kabupaten Karawang.
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh sektor jelang akhir 2025.
Baca Juga:Ditunjuk Dedi Mulyadi, Helmy Yahya Batal Jadi Komisaris Bank BJB karena Ada Novum di OJKDiguyur Hujan Semalaman, Longsor Menimpa Rumah Warga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, untuk membiayai pembangunan pada akhir tahun, Pemdaprov Jabar akan mengandalkan dana pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu karena saat ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sudah hampir habis dan sisa kas daerah tinggal Rp10 miliar. Hal itu menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi.
“Kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan di Jawa Barat,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Kamis, 13, November 2025.
Adapun, beberapa infrastruktur yang segera dibangun pada akhir 2025, di antaranya ruang kelas baru dan jaringan listrik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tak ketinggalan, pada penghujung 2025, layanan kesehatan dan layanan publik lain diupayakan terus ditingkatkan.