Ia menilai pencabutan ini justru sejalan dengan program nasional pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kabupaten Kuningan sedang menata sumber PAD. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menunjukkan bahwa Kuningan ramah investasi,” katanya.
Ia pun turut menanggapi isu miring, terkait dugaan gratifikasi dalam proses pencabutan moratorium. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal.
Baca Juga:Akses Jalan Cipasung-Subang Ambles, Dinas PUTR Lakukan Penanganan DaruratBea Cukai Cirebon dan Pemkab Kuningan Musnahkan Barang Ini, Bisa Rugikan Negara Rp5,2 M
“Pertanyaannya, apa mungkin sekarang masih ada yang berani memberi suap lewat transfer, apalagi nominal besar,” katanya retoris.
Ia menegaskan, bahwa mekanisme keuangan saat ini semakin transparan dan mudah dilacak, sehingga isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. (ags)