RADARCIREBON.ID- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Cirebon sudah terbentuk 100 persen. Tapi secara operasional, sebagian besar gerai koperasi belum berjalan.
Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Tufa SAP menjelaskan bahwa secara struktur kelembagaan seluruh 424 KDKMP di desa/kelurahan se Kabupaten Cirebon telah terbentuk. Berbagai aspek administrasi juga hampir rampung.
“Profiling, legalitas seperti SK AHU, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB) mayoritas sudah selesai. Secara rata-rata, progres kelembagaan sudah mencapai lebih dari 84 persen,” ujar Tufa kepada Radar Cirebon, Senin (24/11/2025).
Baca Juga:Opsi Study Tour: Boleh Seluruh Jabar atau Hanya CiayumajakuningMengenang Dua Bintang Panggung; Mimi Keni dan Putrinya Nok Ool
Selain itu, pendataan aset berupa lahan gerai sudah mencapai 87,4 persen, di mana 371 desa telah melaporkan kesiapan lahan untuk gerai koperasi. Meski aspek kelembagaan bergerak cepat, Tufa menyampaikan bahwa operasional koperasi belum berjalan.
Hal ini tampak dari Lampiran Volume Usaha, hampir seluruh gerai masih berstatus belum beroperasional. “Banyak gerai yang masih berhenti di tahap rencana bisnis, belum implementasi,” tuturnya.
Bahkan, dari 424 koperasi yang telah terbentuk, hanya 155 gerai atau sekitar 36,5 persen yang sudah beroperasi. “Program sudah berjalan pada tahap konstruksi kelembagaan, pendataan, dan pendampingan, tetapi operasional usaha koperasi masih sangat sedikit yang aktif. Mayoritas masih tahap administrasi, persiapan lahan, dan rencana bisnis,” katanya.
Tak hanya itu, sebagian besar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum menghasilkan omzet karena unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, apotek, hingga penjualan konsinyasi masih belum berjalan. Hanya beberapa kecamatan seperti Dukupuntang, Plumbon, Sumber, Sedong, Palimanan, dan Talun yang mulai melakukan aktivitas penjualan dalam skala kecil. “Untuk omzet masih nol,” ungkapnya.
Tufa juga menegaskan bahwa hingga laporan terakhir, tidak satu pun KDKMP yang menerima pinjaman dari bank-bank Himbara atau bank-bank milik pemerintah. Tidak ada data pengajuan, pencairan, ataupun progres proses kredit dari seluruh kecamatan.
Sebagian gerai yang sudah berjalan hanya mengandalkan, modal internal anggota, barang konsinyasi, aset koperasi sendiri. “Setelah launching, program lebih banyak bergerak di area administrasi, sedangkan operasional riil gerai masih sangat minim, tidak merata, dan belum memberikan dampak ekonomi signifikan,” paparnya.