RADARCIREBON.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 disetujui melalui rapat paripurna DPRD di Ruang Abhimata, Kamis (27/11/2025). Nilainya Rp4,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori MSi menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama Pemkab Cirebon. Menurutnya, arah penyusunan APBD 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
Peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan kewilayahan menjadi prioritas utama dalam rangka memperlancar konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Hasan Basori kepada Radar Cirebon.
Baca Juga:Momentum HGN 2025 dan HUT Ke-80 PGRI Tingkat Kabupaten CirebonKepala Sekolah Jenjang SD di Cirebon Krisis, Dewan: Jangan Terlalu Lama Pakai Plt
Politikus PKB itu menegaskan, Badan Anggaran DPRD menekankan perlunya percepatan program rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis untuk memperlancar akses produksi pertanian dan distribusi hasil panen, sehingga mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.
“Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi BPJS, dan penguatan Jamkesda disebut menjadi bagian penting dari perlindungan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan. Kami mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan dan layanan dasar yang lebih merata dan terjangkau,” terangnya.
Masih kata Hasan Basori, dalam penanganan banjir, DPRD menilai diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui normalisasi sungai, perbaikan drainase, jaringan irigasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Mitigasi bencana harus terus diperkuat untuk meminimalisir dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.
Terkait penguatan ekonomi daerah, Badan Anggaran mendorong optimalisasi program pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi SDM, serta penciptaan lapangan kerja baru. “Upaya ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa RHB itu menjelaskan, pada sektor pendidikan, peningkatan mutu dan pemerataan layanan menjadi perhatian penting. Rehabilitasi ruang belajar, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dinilai sebagai langkah mendesak untuk memperkuat kualitas SDM Kabupaten Cirebon.
“Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah, khususnya efektivitas pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah diminta memperkuat perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta mekanisme monitoring dan evaluasi agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya