Deni mengungkapkan bahwa Pemkab Cirebon menargetkan perbaikan 12.000 unit rumah tidak layak huni dalam jangka panjang. “Adapun kriteria utama penerima bantuan rutilahu adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tuturnya.
Pada pelaksanaan rutilahu tahun 2025, lanjut Deni, Kecamatan Weru menjadi wilayah penerima terbanyak dengan 42 unit dari total 370 unit. Secara keseluruhan, program ini menyebar di 118 desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon.
“Pembangunan rutilahu ini bentuk pemerataan bantuan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, agar semakin banyak warga miskin yang mendapatkan hunian layak,” imbuhnya.
Baca Juga:Siswi SMP di Cirebon Jadi Korban Tindakan Asusila, Ketahuan dari Chat WAResmi Dilantik Walikota, 49 Orang Kena Mutasi
Deni menambahkan, mekanisme bantuan rutilahu pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu diusulkan satu tahun sebelumnya. “Jadi ketika belum diusulkan tidak masuk dalam daftar penerima manfaat,” tandasnya.
Terpisah, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon memaparkan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Cirebon tahun 2025 terdampak efisensi anggaran. Kebijakan pemda ini membuat alokasi anggaran terpaksa dipangkas. Cukup signifikan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana ST MM mengungkapkan bahwa kebutuhan penanganan rutilahu di Kabupaten Cirebon masih sangat besar. Hingga akhir 2025, tercatat sedikitnya 12.000 unit rumah warga yang membutuhkan perbaikan.
Namun, keterbatasan anggaran membuat proses percepatan tidak dapat dilakukan optimal. Meskipun dipangkas, kata Anton, program rutilahu tidak boleh berhenti. “Program rutilahu tahun 2025 terkena pemangkasan hingga 30 persen dari total anggaran sebelumnya. Ini memang konsekuensi dari kebijakan efisiensi,” ujar Anton kepada Radar Cirebon, Minggu (30/11/2025).
Politikus Golkar itu berharap dukungan pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, namun juga dari provinsi dan pemerintah pusat. “Kalau hanya andalkan APBD, pemda tidak sanggup menyelesaikan itu (rutilahu, red) dalam lima tahun. Harus ada kolaborasi dari provinsi sampai pusat,”terangnya.
Untuk menuntaskan seluruh kebutuhan rutilahu yang tersisa, Anton memperkirakan anggaran yang harus disiapkan cukup besar. Dengan estimasi biaya Rp22.500.000 per unit, dibutuhkan sekitar Rp270 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Lukman Hakim mengungkapkan bahwa selama 2025 terdapat dua penerima bantuan rutilahu yang mengundurkan diri sehingga anggarannya menjadi Silpa dan tidak terserap.