Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda tersebut telah diserahkan dan tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.
Perda Nomor 5 Tahun 2014 itu sendiri mengatur pembentukan dana cadangan sebesar Rp173,4 miliar yang dialokasikan untuk rencana investasi Pemkab Majalengka di proyek BIJB Kertajati. Namun, masa berlaku perda tersebut telah habis sejak 2018 dan dana itu hingga kini belum digunakan.
Bupati Eman mengatakan bahwa rencana penarikan dana investasi ini didorong oleh kondisi BIJB yang dinilai belum berkembang optimal. Sejumlah aktivitas di kawasan bandara masih sepi dan belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
Baca Juga:AHY hadir dalam Prosesi Ground Breaking Bengkel Pesawat Bandara KertajatiPuspita Cipta Group Bahas Aktivitas Alat Berat di Lereng Gunung Ciremai
“Sekarang kondisi di sana (BIJB Kertajati, red) belum maksimal, belum ada pemasukan buat kami. Untungnya dana itu masih kami simpan di bank,” ungkap Eman dalam suatu kesempatan wawancara media, belum lama ini.
Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena Pemkab Majalengka belum sempat menggelontorkan dana tersebut ke proyek BIJB. “Untung belum dimasukkan. Coba kalau dulu langsung dikucurkan, sementara bandara belum menghasilkan, itu akan jadi kerugian besar,” ujarnya.
Soal peruntukan dana setelah ditarik, Bupati Eman menyebutkan akan dibahas bersama DPRD. Salah satu usulan terkuat adalah mengalihkan sebagian dana tersebut untuk mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga. “Setelah ditarik, akan kami musyawarahkan. Saya sudah bicara dengan Ketua DPRD, ada program prioritas, salah satunya RSUD Talaga,” tutur Eman. (bae)