RADARCIREBON.ID – Wacana kepala daerah termasuk gubernur dipilih oleh DPRD, diwacanakan kembali dilakukan di tahun 2029.
Kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM kemungkinan bakal terancam.
Sebab, mekanisme pemilihan kepala daerah bukan lagi di tangan masyarakat. Tetapi oleh parlemen.
Baca Juga:Presiden Prabowo Minta Maaf Sebut Kondisi di Lapangan Sangat Sulit, tapi akan Diatasi BersamaWarga Cirebon dan Indramayu Akhirnya Bisa Pulang dari Aceh
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia salah satu yang mewacanakan kepala daerah dipilih DPRD. Gaya lama. Seperti yang dulu.
Hal tersebut disampaikan Bahlil pada puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Jumat lalu (5/12/2025). Presiden Prabowo Subianto yang hadir di acara itu menyambut positif usulan Bahlil.
Ya, di hadapan Prabowo, Bahlil mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan karena pilkada langsung yang dilakukan selama ini dinilai terlalu kompleks. “Memang banyak pro dan kontra, tapi alangkah baiknya kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” katanya.
Menteri ESDM ini lalu meminta DPR menyikapi usulan ini secara serius dengan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Bidang Politik. Langkah itu diperlukan agar kajiannya mendalam. “Pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan supaya pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas,” ujarnya.
Namun, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku khawatir jika usulannya itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.
Usulan Bahlil itu disambut positif Prabowo. Alasannya, Pemilu langsung membutuhkan biaya besar. “Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ucap Prabowo.
Prabowo mengatakan sejumlah negara seperti Malaysia, India, dan Australia juga menggunakan sistem pemilihan tidak langsung untuk memilih kepala daerah. Praktik demokrasi perwakilan dianggap lebih efisien dan dapat menekan biaya politik. “Banyak negara pakai sistem politik yang murah,” jelas Kepala Negara.