“Ini masih dalam tahap kajian. Secara pribadi maupun secara institusional, kami sedang menyusun formulasi terbaik terkait sistem pemilihan kepala daerah,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat MQ Iswara turut merespons terkait usulan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Menurutnya, usulan tersebut masih dalam pembahasan dan punya sisi negatif dan positif.
Iswara menguraikan, wacana itu memang disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil. Hal itu juga atas dasar masukan dari berbagai pihak. “Itu juga aspirasi dari daerah. Kami menerima masukan dari masyarakat bagaimana agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD, ” jelasnya, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga:Presiden Prabowo Minta Maaf Sebut Kondisi di Lapangan Sangat Sulit, tapi akan Diatasi BersamaWarga Cirebon dan Indramayu Akhirnya Bisa Pulang dari Aceh
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar itu melanjutkan, pihaknya bersyukur usulan yang disampaikan Ketua Umum Golkar disambut baik Presiden Prabowo. “Kami ikut senang juga, ternyata Presiden juga mengapresiasi,” jelasnya.
Namun, Iswara menegaskan, usulan itu juga belum final. Artinya masih dalam kajian dan pertimbangan pemerintah. Iswara juga merespons terkait pandangan bahwa usulan itu cenderung menguntungkan partai besar. “Bisa juga pandang seperti itu (untungkan partai besar). Tapi menurut kami tentu ada sisi positif maupun negatifnya,” cetusnya.
Iswara menjelaskan, pilkada melalui DPRD dinilai lebih hemat secara ongkos politik. “Baik dari pemerintah maupun di masyarakat sendiri,” imbuhnya.
Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi irit bicara soal wacana tersebut. “Gubernur tidak punya kompetensi. Dan itu kewenangan DPR,” kata pria yang akrab disapa KDM itu saat dijumpai di Jatinangor, Selasa (9/12/2025), dilansir dari Jabar Ekspres (Radar Cirebon Group).
RESPONS PARPOL DI CIREBON
Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Rudiana SE MAP menegaskan partainya siap menghadapi jika terjadi perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun jika dikembalikan ke mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Menurutnya, sebagai partai modern yang telah teruji dalam berbagai kontestasi politik, PDIP tidak gentar menghadapi dinamika sistem demokrasi. Bahkan, jika pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD, PDIP justru berada pada posisi yang menguntungkan.