RADARCIREBON.ID – Mantan wartawan Radar Cirebon yang kini menjabat sebagai Lurah Kesepuhan, Deny Rochman SSos MPdI, patut diapresiasi. Ia baru-baru ini menerima penghargaan Peacemaker Justice Award (PJA) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya menjalankan peran sebagai juru damai (hakim desa) dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan perselisihan antarwarga maupun antara warga dengan pihak lain melalui jalur nonlitigasi.
Pemerintah Kelurahan Kesepuhan juga telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan. Berkat sejumlah capaian tersebut, Lurah Kesepuhan mewakili Kota Cirebon dalam ajang Peacemaker Justice Award 2025 tingkat nasional.
Baca Juga:Perkuat Pendidikan Karakter, PDIP Cirebon Buka Program Ayo Ngaji bagi Anak-Anak Pemkab Cirebon Dukung SE Gubernur KDM soal Transparansi Anggaran, Inilah Langkah BKAD
Dari total 802 lurah dan kepala desa yang lolos seleksi sebagai juru damai bergelar Non Litigation Peacemaker (NLP), sebanyak 130 peserta terbaik diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahap penilaian akhir pada 24-27 November 2025.
“Kami diundang Kementerian Hukum ke Jakarta pada 24 sampai 27 November 2025. Kelurahan Kesepuhan mewakili Kota Cirebon bersama 130 lurah dan kepala desa se-Indonesia untuk mengikuti penilaian dan menerima penghargaan,” kata Deny kepada Radar Cirebon, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, kehadiran lurah sebagai juru damai serta keberadaan Posbakum diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Terutama karena kelurahan merupakan institusi yang paling dekat dengan warga dalam menyampaikan pengaduan dan mencari penyelesaian ketika terjadi perselisihan.
Menurutnya, tujuan utama Posbakum kelurahan adalah memperluas akses keadilan, mendorong penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan damai (nonlitigasi), memberikan edukasi hukum, serta menyediakan rujukan bantuan hukum.
“Keadilan warga merupakan bagian dari perlindungan hukum setiap individu yang dijamin konstitusi tanpa diskriminasi. Ini mencakup perlakuan yang sama di mata hukum, bantuan hukum, serta partisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan taat hukum,” katanya.
Deny juga menyampaikan pesan dari Kementerian Hukum terkait tantangan ke depan, yakni bagaimana layanan Posbakum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
Baca Juga:BBQ Home Service Laris Manis Okupansi Aston Cirebon Hotel Tembus 92 Persen di Momen Natal dan Tahun Baru
Karena itu, para juru damai didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dengan menambah wawasan hukum, memberdayakan paralegal kelurahan, membangun jejaring, serta bersinergi dengan advokat, LBH, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.