RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah lama mengeluhkan kondisi Bandara Kertajati yang sepi penumpang. Bahkan sekarang hanya ada satu penerbangan internasional dari dan menuju bandara ini.
Bukan hanya itu, bandara yang berlokasi di Kabupaten Majalengka ini, menurut sosok yang akrab disapa KDM, juga menggerus kas daerah. Pemprov Jawa Barat dalam satu tahun harus keluar uang Rp 100 miliar untuk biaya operasional bandara tersebut.
Akhirnya, keluhan KDM itu didengar oleh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menanggapi keluhan KDM itu.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman S Laisa, harus ada langkah nyata dari Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk meramaikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ini.
Lukman pun memberikan 2 jalan keluar yang harus dilakukan pemda. Selain mendorong melakukan promosi yang gencar, juga mengembangkan ekonomi di sekitar BIJB.
Ditegaskan Lukman, kunci menghidupkan Bandara Kertajati ada di tangan pemerintah daerah. “Peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam mendorong promosi pariwisata dan pengembangan kawasan ekonomi di sekitar bandara,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Lukman juga menyoroti beberapa kendala. Di antaranya soal akses transportasi menuju dan dari Bandara Internasional Kertajati. Padahal, peningkatan konektivitas sangat mutlak agar calon penumpang bisa dengan mudah menjangkau bandara tersebut.
Kemenhub, tegas Lukman, menampik anggapan jika membiarkan bandara tersebut tersus sepi. Pihaknya mengaku sudah aktif memasarkan Kertajati ke berbagai maskapai.
Namun, dia mengakui jika realitanya, bandara yang diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, masih sepi. Bandara ini hanya melayani satu rute internasional menuju Singapura, dengan frekuensi yang sangat terbatas.
Seperti yang ramai diperbincangkan, KDM mengungkapkan jika Bandara Kertajati terus menjadi beban Pemprov. Bandara ini tidak memberi dampak ekonomi yang sebanding.
Baca Juga:KDM Siap Jemput 45 Warga Jabar yang Terjebak Banjir AcehKDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – Jakarta
Pemprov Jabar, kata KDM, harus menggelontorkan anggaran hingga sekitar Rp100 miliar per tahun hanya untuk biaya operasional dan manajemen. Biaya biaya itu, termasuk gaji pegawai. Sebaliknya bandara ini tak memberikan keuntungan komersial yang jelas kepada Pemprov Jabar.
“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,” tegasnya melalui kanal YouTube pribadinya.