RADARCIREBON.ID – Pembahasan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon membuka fakta mencengangkan.
Ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah meninggal dunia ternyata masih tercatat aktif dan terus dibiayai oleh pemerintah daerah setiap tahun.
Masalah ini mencuat saat DPRD Kabupaten Cirebon membahas rencana penganggaran BPJS Kesehatan yang nilainya hampir menyentuh Rp100 miliar. Alih-alih berjalan mulus, proses tersebut justru tersendat akibat data kepesertaan yang dinilai tidak sinkron dengan data kependudukan.
Baca Juga:Permintaan Kartu Kuning di Kota Cirebon Meningkat Dipengaruhi Beberapa FaktorMusrenbang Kelompok Rentan, Pemkab Cirebon Dorong Layanan Publik Ramah Disabilitas
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP, Aan Setyawan SSi mengungkapkan, validitas data menjadi persoalan serius.
Data kependudukan yang seharusnya menjadi rujukan utama, justru tidak sejalan dengan data kepesertaan BPJS.
“Kami mau menganggarkan BPJS, nilainya hampir Rp100 miliar. Tapi datanya amburadul. Saling klaim, dari Capil (Disdukcapil) katanya berkembang, ada yang lahir, ada yang meninggal, tapi tidak tercatat dengan benar,” ujar Aan kepada Radar Cirebon, akhir pekan kemarin.
Dijelaskannya, banyak warga meninggal dunia tidak tercatat secara administratif. Kondisi tersebut membuat status kepesertaan BPJS tidak berubah dan tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Yang meninggal itu tidak terdata di Disdukcapil. Ini karena tidak ada laporan dari desa. Otomatis data tidak berubah dan yang sudah meninggal BPJS nya tetap dibiayai Pemkab Cirebon,” terangnya.
Aan mengungkapkan, saat ini Pemkab Cirebon masih membiayai BPJS untuk hampir 5 ribu orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat ribuan penerima yang bukan warga Kabupaten Cirebon.
“Sementara ini kita membayarin hampir 5 ribu orang meninggal. Di luar warga Kabupaten Cirebon hampir 5 sampai 6 ribu orang,” ungkapnya.
Baca Juga:Sambut Imlek 2577, Pengurus Vihara Dharma Sukha Cirebon Helat Aksi Bersih-bersihPadahal Potensi Besar, Konsumsi Ikan Warga Kabupaten Cirebon Masih Rendah
Menurut Aan, persoalan ini terjadi berulang setiap tahun dan membebani anggaran daerah. Ia menilai, data penerima tidak bisa ditelusuri secara rinci karena identitasnya tidak jelas.
Padahal, persoalan itu bisa dibuat sederhana kalau saja pihak terkait melakukan sampling langsung ke beberapa desa.
Dia meminta supaya Dinsos, BPJS, Puskesos, Dinkes dan Komisi IV terjun langsung ke beberapa desa. Disana ada verifikasi langsung data untuk mengsinkronkan data valid.