“Saya yakin kalau ini dilakukan, data yang dimiliki tiap instansi tidak akan sama. Satu desa error saya yakin desa-desa lainnya datanya pasti error. Tinggal ambil data yang mendekati akurasi valid, itu yang dipakai,” tuturnya.
Aan mengaku, sudah melaporkan rencana sampling verifikasi data ke ketua dewan, dan dalam waktu dekat kemungkinan akan dilaksanakan.
“Masalahnya, kalau tidak ada singkronisasi data, maka anggaran yang akan dikucurkan juga dipastikan tidak akan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Heriyanto ST menyoroti data kemiskinan.
Baca Juga:Permintaan Kartu Kuning di Kota Cirebon Meningkat Dipengaruhi Beberapa FaktorMusrenbang Kelompok Rentan, Pemkab Cirebon Dorong Layanan Publik Ramah Disabilitas
Sebab, tidak sedikit warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang tiba-tiba nonaktif. Padahal sebelumnya dapat digunakan.
“Keluhan ini kerap disampaikan langsung masyarakat dengan datang langsung ke rumah,” ujar Heriyanto kepada Radar Cirebon, Kamis (8/1).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, persoalan ini merupakan aspirasi mendasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
“Banyak warga datang dan bertanya, kenapa BPJS yang tadinya aktif sekarang jadi tidak aktif. Informasi yang kami terima dari teman-teman Komisi IV, salah satu penyebabnya karena persoalan desil,” terangnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Heriyanto, desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah. Dalam skema tersebut, penerima bantuan berada pada kelompok desil satu hingga desil lima.
Namun, ia mempertanyakan keabsahan dan validitas data yang digunakan pemerintah daerah.
“Pertanyaannya, apakah data desil satu sampai lima itu benar-benar valid? Di lapangan masih banyak masyarakat yang jelas-jelas tidak mampu, tapi justru tidak masuk dalam desil penerima bantuan,” tegasnya.
Baca Juga:Sambut Imlek 2577, Pengurus Vihara Dharma Sukha Cirebon Helat Aksi Bersih-bersihPadahal Potensi Besar, Konsumsi Ikan Warga Kabupaten Cirebon Masih Rendah
Heriyanto mendorong dinas terkait agar tidak hanya menerima laporan administratif, melainkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. (sam)