Total Anggaran Haji 2026 dan Penggunaannya
Sementara itu, untuk tahun 1447 H/2026 M, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp18,2 triliun.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kebutuhan di Arab Saudi, diikuti oleh biaya penerbangan, sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
Distribusi anggaran dalam negeri akan dilakukan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang rinci, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil penyelenggaraan haji.
Baca Juga:Presiden Prabowo Berikan Koreksi terhadap Perkembangan IKN, Simak PenjelasannyaMasjid IKN Siap Sambut Ramadan 2026, Kemenag: Tak Hanya Pusat Ibadah, tapi Juga Simbol Harmoni
Ditjen PE2HU akan membuka ruang diskusi lanjutan bagi satuan kerja untuk membahas berbagai hal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.
Dengan langkah ini, Ditjen PE2HU berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran operasional haji digunakan secara tepat guna untuk kenyamanan dan keselamatan jamaah haji.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama.
Pertama, pelunasan biaya haji yang telah mencapai lebih dari 100 persen kuota. Capaian ini patut disyukuri, namun juga menuntut kehati-hatian, khususnya dalam pengelolaan jamaah cadangan yang telah melunasi.
Aspek regulasi dan kesiapan teknis di lapangan harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kedua, kesiapan asrama haji, transportasi udara, serta layanan di Arab Saudi harus terus dipastikan. Menhaj menegaskan bahwa asrama haji bukan sekadar tempat singgah, melainkan wajah pertama pelayanan negara kepada jamaah.
Sementara itu, penyelenggaraan penerbangan haji membutuhkan koordinasi lintas negara, ketepatan jadwal, serta standar keselamatan yang tinggi. Layanan di Arab Saudi juga harus sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi.
Baca Juga:Pertama Dalam Sejarah Bonus SEA Games 2025 Paling Besar, Prabowo: Tabung untuk Orang TuamuPemerintah Pastikan Layanan Pemerintahan Tetap Berjalan, Satgas Pascabencana Sumatera Digerakkan
Ketiga, penyelesaian dokumen jamaah haji, khususnya verifikasi paspor, yang saat ini telah mencapai hampir 50 persen. Menhaj meminta para Kepala Kantor Wilayah untuk meningkatkan percepatan, pengawasan, dan pendampingan agar seluruh tahapan penyelesaian dokumen dapat diselesaikan tepat waktu.
Keempat, kesiapan petugas haji menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan. Diklat Petugas Haji telah dimulai dengan durasi sekitar satu bulan, mencakup pembinaan fisik dan mental.