KUNINGAN–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Suharto SFarm Apt menerima keluhan dampak pemotongan Dana Desa yang dialihkan untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini cukup dirasakan banyak pemerintahan desa dari sisi pembangunan.
Hal itu disampaikan Toto saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cieurih, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Senin (26/1). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut Toto, kebijakan pemotongan Dana Desa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dengan nilai yang mencapai lebih dari Rp1 miliar per desa, memang menimbulkan kesulitan bagi desa yang memiliki kebutuhan pembangunan cukup banyak.
Baca Juga:Bupati dan Dewas Perumdam Tirta Darma Ayu Tanda Tangani Kontrak KinerjaCurah Hujan Tinggi, Ratusan Hektare Sawah di Indramayu Terendam Banjir, Petani Terancam Tanam Ulang
“Sekarang Dana Desa dari pusat terpotong untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini tentu dirasakan oleh banyak desa, karena anggaran pembangunan jadi berkurang dan tidak semua kebutuhan bisa tercover,” ujarnya.
Meski demikian, ia mendorong pemerintah desa agar tidak berhenti pada keterbatasan tersebut. Toto mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan desa yang belum terakomodasi Dana Desa, masih bisa diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat.
“Silakan kebutuhan desa yang belum terbiayai diusulkan melalui SIPD Provinsi. Saya di DPRD Provinsi Jawa Barat siap mengawal agar Desa Cieurih bisa menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Namun demikian, Toto menekankan bahwa seluruh usulan harus melalui tahapan yang sesuai mekanisme, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) hingga penetapan program dan kegiatan yang jelas.
“Tidak bisa tiba-tiba mengusulkan. Harus diputuskan dulu melalui Musdes, program dan kegiatannya apa saja, supaya bisa kami kawal di tingkat provinsi,” jelasnya.
Lebih jauh, Toto juga menyoroti pentingnya kejelasan konsep dan arah program Kopdes Merah Putih, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Koperasi tidak boleh hanya berdiri secara fisik, tetapi harus mampu menggerakkan perekonomian warga.
“Kopdes Merah Putih harus jelas programnya, bagaimana pemberdayaan UMKM dan ekonomi warga bisa berjalan. Kalau koperasinya hidup, perputaran ekonomi desa juga akan berjalan,” katanya.