RADARCIREBON.ID – Ada tulisan menarik dari penggiat media sosial Syafaq Ahmar. Tulisan itu berjudul: “KDM Bantah Bantuan Sekolah Swasta di Jabar Dihapus, Ini Yang Terjadi”.
Melalui unggahan di media sosial, Syafaq Ahmar memastikan jika bantuan sekolah untuk sekolah swasta itu di Jawa Barat masih tetap ada. “Yang diubah bukan niatnya, tapi jalurnya,” tulisnya.
Dia membuka persoalan itu dengan mengungkap latar belakang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinarasikan akan menghapus bantuan pendidikan untuk sekolah swasta.
Baca Juga:Jenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga SetempatPresiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film Action
Padahal, katanya, itu hanya sekadar isu. Bukan keputusan resmi dari sosok yang akrab disapa KDM tersebut. “Isu ini sengaja dibikin ribut,” ungkap dia.
Disebutkannya, isu itu mulai ramai setelah viralnya postingan instagram Maulana Yusuf, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar. Seolah-olah KDM menarik karpet dari kaki sekolah swasta.
Dalam postingan anggota Fraksi PKB itu, seolah-olah KDM menjadi sosok yang tiba-tiba anti pendidikan. Padahal faktanya tidak demikian. Yang ada KDM justru ingin bantuan itu tepat sasaran.
Syafaq pun menulis, yang diubah bukan niatnya, tapi jalurnya. Uang Rp218 miliar tetap ada di APBD 2026. “Angkanya jelas. Dicatat resmi. Bukan janji kampanye. Bukan anggaran bayangan,” tegasnya.
KDM menurut, Syafaq, hanya mengubah satu hal yang sangat krusial. Apa itu? “Uang tidak lagi mampir ke rekening sekolah, tapi langsung ke murid miskin,” ujarnya dalam postingan tersebut.
Dari perubahan yang dilakukan KDM itu letak kegaduhan itu bermula. Sebab, selama bertahun-tahun, BPMU disalurkan ke institusi, bukan ke subjek yang seharusnya dilindungi.
“Sekolah menerima. Murid diharapkan ikut sejahtera. Masalahnya, harapan sering kali kalah cepat dari praktik,” jelas Syafaq.
Baca Juga:TransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans CirebonKDM Siap Jemput 45 Warga Jabar yang Terjebak Banjir Aceh
Syafaq pun membuka data temuan BPK dan Inspektorat Daerah. Yang terjadi selama ini dan terus berulang adalah ketidaksesuaian data penerima, laporan fiktif, siswa “siluman”, dan dana yang menguap di antara administrasi.
Walau begitu, dia mengakui jika temuan-temuan tersebut tidak terjadi di semua sekolah. Tapi temuan-temuan itu jumlahnya cukup banyak. Bahkan sudah menjadi pola, bukan sekadar insiden.