RADARCIREBON.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon menilai satu tahun kepemimpinan Walikota Effendi Edo dan Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati menunjukkan capaian yang cukup positif, khususnya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, yang akrab disapa Andaru. Ia menyebut terdapat progres dalam perencanaan pembangunan yang dinilai semakin terarah dan berkelanjutan.
“Beberapa pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan. Perencanaannya juga jauh lebih baik sehingga hasilnya menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Baca Juga:Jalan Rusak di Kompleks Pemkab Cirebon Dibiarkan, Ancam Keselamatan PengendaraLebaran 1447 H Berpotensi Kembali Tidak Serempak
Menurutnya, pemerataan pembangunan antarwilayah di Kota Cirebon juga semakin tertata. Kesesuaian pembangunan dinilai mulai merata sehingga mampu menekan ketimpangan antarwilayah.
“Pemerataan pembangunan di beberapa wilayah sudah terlihat. Karena itu, Komisi II memberikan tanggapan positif terhadap satu tahun pemerintahan ini,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan fiskal akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp220,5 miliar yang berpotensi menghambat sejumlah program infrastruktur pada 2026.
Namun, Andaru mengungkapkan terdapat peluang pengembalian anggaran TKD dari pemerintah pusat. Hal tersebut berdasarkan hasil konsultasi DPRD dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait evaluasi serapan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat akan mengevaluasi serapan anggaran selama Januari hingga Maret. Jika realisasi anggaran daerah dinilai baik, dana transfer berpeluang dikembalikan.
“Kalau serapan anggaran di daerah bagus, ada kemungkinan dana transfer ini dikembalikan. Ini tentu menjadi energi positif bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia berharap sinergi pasangan Edo–Farida semakin diperkuat, baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun DPRD, guna memastikan efektivitas prioritas anggaran serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cirebon 2030.
Baca Juga:PMI Indramayu Dipulangkan dari Oman, KemenP2MI Tindak Dugaan Perekrutan Ilegal Pekerja Migran Indonesia HET MinyaKita Rp15.700 Harus Dipatuhi, di Lapangan Banyak yang Dijual Rp19.000
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kami berharap keduanya semakin kompak dan bersinergi dengan DPRD agar visi pembangunan Kota Cirebon 2030 dapat terwujud,” pungkasnya. (cep)