“Angka Rp2000 itu sekarang dirata-rata menjadi Rp 6 juta per hari, kecuali hari Minggu tidak diberi insentif. Bila disuspend karena kejadian luar biasa, maka insentif tidak diberikan,” tegasnya.
Uang insentif itu, lanjutnya, untuk mengembalikan investasi mitra atau yayasan yang membangun dapur. Rata-rata mereka menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar. Tergantung wilayah.
“Nah dengan anggaran Rp8000 – Rp10.000, jujur saya kasihan melihat pengawas gizi yang harus berjibaku menyusun menu dengan budget sebesar itu. Bayangkan sekarang jangankan di kota besar di kota kecil saja kalau beli di warung nasi lauk telur sudah Rp 12.000,” akunya.
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Secara jujur Deyang mengakui, dengan uang Rp 8000 hingga Rp 10.000 untuk membeli keringan, apalagi sebagian tidak dimasak sendiri, pasti harganya lebih tinggi. Ditambah di bulan puasa, semua harga naik.
Deyang menyebut, seorang pengawas atau ahli gizi di Aceh bahkan dikabarkan menyerah. Penyebabnya karena harga yang melonjak tinggi di bulan puasa ini di sana.
Meski demikian, ungkapnya lagi, bila ada menu yang keterlaluan bisa jadi ada 3 kemungkinan. Apa saja kemungkinan-kemungkinan itu?
1. Mitra masih mengambil untung besar dari suplier. Mitra juga dominan di SPPG sehingga Kepala SPPG termasuk pengawas gizi dan pengawas keuangan tidak kuasa melawannya.
2. Kemungkinan lainnya, karena semua perwakilan BGN yang di SPPG masih muda-muda. Sehingga pengawas keuangan/akuntan dan ahli gizi/pengawas gizi masih belum pintar mengimplementasikan dalam bentuk bahan baku dengan nilai Rp 8000-10.000 itu.
Pengalaman selama ini anak-anak ahli gizi dan akuntan terlalu berhati-hati. Sehingga belanjanya kadang belum full ke Rp 8000-10.000. Meski demikian untuk sisa belanja duitnya tidak dikorupsi karena masih ada di rekening bersama VA antara Kepala SPPG dengan Perwakilan Mitra.
Tahun lalu sisa uang di VA dari sekitar 22.000 SPPG yang operasional mencapai Rp 11 triliun. Uang itu dikembalikan atau ditarik Kemenkeu. Sisa belanja yang ada di rekening bersama setiap akhir tahun ditarik Kemenkeu.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Yang harus dipahami bahwa SPPG tidak pernah belanja bahan baku secara cash, tetapi semua ditransfer lewat VA rekening bersama. Misalnya budget Rp 10.000 terpakai Rp 9500, maka bukan berarti yang Rp500 dikorupsi, tetapi uang tersebut ada di rekening bersama. Dan akan ditarik Kemenkeu di akhir tahun.