RADARCIREBON.ID – Gubernur Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru. Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar, disatukan dalam super holdings Namanya Sanggabuana.
Penyatuan sejumlah BUMD dalam satu holding ini oleh sosok yang akrab disapa KDM ini, mirip dengan Danantara. Makanya Sanggabuana ini disebut Danantara versi KDM.
Soal Sanggabuana yang mirip Danantara tersebut diakui oleh Sekda Jabar, Herman Suryatman. Dia mengakui jika benchmark Sanggabuana memang Danantara.
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Bahkan, polanya punmenurut Herman, tidak jauh berbeda. Sanggabuana sebagai holding akan mengonsolidasikan sejumlah BUMD. Tujuannya agar lebih sehat dari sisi investasi dan pengelolaan aset.
Dijelaskan Herman Suryatman, ada 37 BUMD yang dikonsolidasikan. Terdiri dari 28 sektor keuangan dan 9 non-keuangan.
Bahkan semua BUMD tersebut, ungkap Herman, telah melalui feasibility study. Yang melakukan studi kelayakan adalah tim ahli dari BA Center yang dipimpin Burhanuddin Abdullah.
Untuk menyatukan BUMD-BUMD tersebut, pihaknya harus memiliki referensi yang kuat. Karena itu yang paling cocok adalah Danantara.
Hasil studi dari tim ahli, jelas Herman sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Targetnya, peluncuran Danantara versi KDM itu pada bulan Agustus 2026.
Langkah yang dilakukan KDM ini bisa menjadi jawaban dari persoalan sejumlah BUMD. Apalagi selama ini BUMD sering berjalan sendiri-sendiri. Memiliki kekuatan besar, tetapi tersebar. Selain itu juga banyak modal tapi tidak terkonsolidasi.
Dengan menyatukan perusahaan milik daerah dalam holding besar Sanggabuana, tentu akan terjadi perubahan pola yakni satu kendali, dan satu arah investasi.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Holding Sanggabuana tentu bukan sekadar meniru Danantara. Tapi bisa jadi akan mendesain ulang arsitektur ekonomi daerah Jawa Barat.
Yang perlu diwaspadai adalah risiko yang bakal dihadapi. Dengan dikonsolidasikan berarti terjadi sentralisasi keputusan.
Karenanya, transparansi dan tata kelola harus lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, holding hanya sekadar nama baru yang tanpa ruh baru.
Masyarakat Jawa Barat berharap jika dikelola serius, Sanggabuana bisa menjadi alat konsolidasi modal daerah untuk mempercepat pembangunan. Publik pun sudah melihat gagasannya. DPRD akan membahas Perda pembentukan dan penyertaan modalnya.