Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Dara Darmanto menyampaikan, saat melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah pusat juga menyarankan daerah untuk menjalin kerja sama dengan sektor industri dalam pengolahan sampah.
Menurutnya, salah satu opsi yang disarankan adalah memanfaatkan pabrik semen sebagai mitra dalam pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPRD berharap, pemerintah daerah segera menentukan model pengelolaan sampah yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Cirebon, sehingga persoalan sampah yang selama ini berlarut dapat segera teratasi.
Baca Juga:Ancam Produksi Padi, Gapoktan Cirebon Gencarkan Pengendalian Serempak Hama TikusPercepat Pembangunan Sekolah Terdampak Bencana
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiyawan MSi, menyampaikan bahwa regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya telah disiapkan.
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 telah diatur keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Namun hingga kini peraturan bupati sebagai turunan dari perda tersebut masih dalam proses penyelesaian
Selain itu, di tingkat desa juga sudah ada beberapa pemerintah desa yang memiliki peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan sampah.
Menurut Iwan, penanganan sampah di Kabupaten Cirebon harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan diperlukan langkah darurat.
Ia menambahkan, penggunaan teknologi seperti insinerator atau mesin pengolah sampah sebenarnya bisa menjadi solusi.
Namun biaya operasionalnya cukup tinggi, bahkan dapat mencapai sekitar Rp500 ribu per ton sampah.
Karena itu, ia menilai diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar solusi yang dipilih benar-benar efektif, efisien, dan berkelanjutan. (sam)