RADARCIREBON.ID – Ketegangan di Timur Tengah belum juga reda. Kondisi itu bisa berimbas pada pelaksanaan haji 2026 yang akan dimulai April bulan depan.
Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa keselamatan jamaah haji merupakan prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
Baca Juga:Bentuk Tim Urai hingga Cek Jalur, Untuk Kelancaran Arus Mudik di Cirebon Jangan Dulu Renovasi Gedung Setda, Barang Bukti Tidak Boleh Ada Perubahan Fisik
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jamaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak melalui rilis resmi di Jakarta, dilansir pada Rabu (11/3/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini sangat dinamis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Seluruh kebijakan akan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dengan mengedepankan keselamatan jamaah.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga menegaskan bahwa seluruh skenario tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.