Masih kata Dahnil, salah satu skenario yang disiapkan pemerintah adalah penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur penerbangan yang biasa digunakan dinilai tidak aman akibat kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Perubahan rute ini akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan dan sejumlah negara yang dilintasi pesawat. Pemerintah Indonesia, sambung Dahnil, juga membuka kemungkinan penggunaan jalur alternatif, seperti melalui wilayah selatan atau kawasan Afrika.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan skenario penundaan keberangkatan jamaah apabila situasi konflik dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jamaah. Ia menyebut skenario penundaan tersebut pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19, ketika penyelenggaraan ibadah haji harus ditunda demi menjaga keselamatan jamaah.
Baca Juga:Bentuk Tim Urai hingga Cek Jalur, Untuk Kelancaran Arus Mudik di Cirebon Jangan Dulu Renovasi Gedung Setda, Barang Bukti Tidak Boleh Ada Perubahan Fisik
“Seperti Covid misalnya yang lalu, kalau kemudian membahayakan jamaah, misalnya membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” katanya.
Saat ini pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Keputusan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR serta kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kemenhaj sejalan dengan Kemenlu yang mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melaksanakan umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya.
“Untuk umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Dapil Cirebon-Indramayau, H Satori, mengatakan DPR mengusulkan penundaan haji tahun ini jika ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut. Kata Satori, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga sudah mengusulkan terkait opsi penundaan keberangkatan Haji tahun 2026 jika ketegangan antara Amerika-Israel vs Iran terus berlanjut.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk antisipasi demi keselamatan jamaah Indonesia. “Jika sampai April 2026 konflik Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan Israel belum ada gencatan senjata, ada saran untuk menunda keberangkatan Haji 2026,” ujar Satori saat ditemui Radar Cirebon di sela-sela reses di Kota Cirebon, Senin sore (9/3/2026).