RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membandingkan antara pungutan pajak dengan zakat. Di dalam Islam hanya ada zakat. Sementara di Indonesia banyak pungutan. Dari pajak hingga sejumlah iuran.
“Islam mungutnya cuma zakat. Kita ini banyak sekali pungutan, tapi enggak maju-maju,” ujar sosok yang akrab KDM dalam sambutannya usai salat Id di Gedung Sate, Bandung, Sabtu lalu.
KDM kemudian membandingkannya dengan konsep dalam Islam yang menurutnya lebih sederhana. “Islam mungutnya cuma zakat. Kita ini banyak sekali pungutan, tapi enggak maju-maju,” ujarnya menegaskan.
Baca Juga:Perbandingan iPhone 14 Pro Max dan iPhone 15 Plus, Mana yang Lebih Unggul?Kunci Diet Sehat Ada di Dapur: Buah-Buahan Ini Bikin Anda Tetap Langsing
KDM pun menyoroti besarnya anggaran untuk penyelenggara negara yang dinilai masih terlalu tinggi. Kondisi ini membuat alokasi dana untuk masyarakat menjadi tidak maksimal.
Namun, KDM mengklaim perubahan sudah mulai terlihat melalui realokasi anggaran di tingkat provinsi. “Sekarang sudah mulai kelihatan, uang provinsi mengalirnya jelas, tidak gelap,” ujarnya.
Ucapan mantan Bupati Purwakarta itu menjadi momen refleksi. Bahkan bisa menjadi tamparan sekaligus harapan akan perubahan ke depan.
Tak hanya meminta maaf di momen Idulfitri 1447 H atau 2026, Dedi Mulyadi, juga menyampaikan sinyal kuat akan adanya perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan di Pemprov Jabar.
Di hadapan ribuan jamaah Salat Id di Gedung Sate, KDM menegaskan bahwa kunci utama perbaikan terletak pada efisiensi dan realokasi anggaran.
Dia menilai, selama ini masih ada pengeluaran yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Anggaran harus fokus pada rakyat, bukan yang lain,” tegasnya.
KDM bahkan menyinggung perlunya menekan berbagai pengeluaran yang tidak prioritas. Tujuannya agar pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur bisa lebih maksimal.
Baca Juga:Setelah Tangani Mudik, Polres Cirebon Kota Kini Fokus Arus BalikPesan Menyentuh KDM saat Salat Id Perdana di Gedung Sate
Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran yang akan terus dilakukan ke depan.
KDM juga memastikan seluruh layanan publik—mulai dari puskesmas hingga sekolah—harus terbuka dan responsif bagi semua warga tanpa pengecualian. Pernyataan ini memunculkan harapan baru, bahwa Lebaran bukan sekadar perayaan, tetapi juga awal perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Barat.