RADARCIREBON.ID – Pemerintah menyampaikan klaim terkait dengan kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) yang selalu disebut aman.
Namun, sejauh ini pemerintah tidak pernah membuka data mengenai ketersediaan dan stok yang masih dimiliki.
Termasuk bagaimana pemerintah menambah pasokan di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil.
Baca Juga:WFH No, Naik Sepeda OkeArus Balik Lebaran 2026 Hari Ini, Tol Cipali Masih One Way
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu terjadinya ketidakpercayaan masyarakat dan kepanikan saat terjadi eskalasi.
“Pemerintah menyatakan stok BBM aman tanpa menyajikan data terkini. Ini berpotensi memicu gelombang ketidakpercayaan dari masyarakat,” kata Founder Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL) sekaligus pakar energi – ekologi politik Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi.
Menurut dia, di saat negara lain melakukan deklarasi darurat energi nasional, Indonesia hanya menyatakan aman tanpa membuka data yang sesungguhnya.
Menurut Firdaus, Indonesia saat ini tengah menghadapi risiko yang sama, kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya BBM di sektor transportasi.
Namun, pemerintah masih enggan membuka secara terbuka berapa cadangan BBM yang tersisa. Padahal, klaim “aman hingga 21 hari ke depan” yang disampaikan sebelum Lebaran kini sudah melewati lebih dari satu minggu.
Ia menyinggung juga terkait roadmap roadmap energi nasional saat ini masih terbatas pada sektor ketenagalistrikan dan belum menyentuh sektor transportasi.
“Pertama, jika pemerintah mengatakan stok BBM aman, sementara realitasnya sebaliknya, akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Cahyadi.
Baca Juga:Arus Balik Lebaran Hari Ini, 87 Ribu Kendaraan Lintasi Tol CipaliLalu Lintas Tol Cipali Hari Ini, Ada Beberapa Perlambatan Arah Cirebon
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sikap tersebut juga berbahaya karena “menormalisasi kerentanan energi kita terhadap energi fosil”.
Menurutnya, krisis energi saat ini bukan semata-mata disebabkan gejolak geopolitik di Timur Tengah, melainkan juga akibat kebijakan energi nasional Indonesia yang masih sangat bergantung pada fosil.
“Seolah-olah krisis energi yang sekarang terjadi hanya disebabkan oleh faktor tunggal gejolak geopolitik di Timur Tengah. Padahal kebijakan energi di Indonesia sendiri yang membuat sukar terlepas dari ketergantungan dengan energi fosil, terutama konsumsi BBM terbesar ada di transportasi, tapi roadmap yang ada belum menjangkau sektor itu . Jika kerentanan ini terus dinormalisasi, maka kebijakan energi nasional akan sulit keluar dari jebakan energi fosil,” tegasnya.