RADARCIREBON.ID – Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon yang sempat kosong akhirnya terisi. Andi Armawan resmi dilantik sebagai kepala dinas.
Sebelumnya, Andi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Selain itu, Hartati dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, serta Sri Cartini sebagai pejabat eselon IV.
Pelantikan dilakukan oleh Walikota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati, serta disaksikan jajaran pejabat eselon II. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga melantik CPNS menjadi PNS.
Baca Juga:Konsolidasi di Bulan Syawal, Kapolresta Cirebon: Operasi ini Operasi KemanusiaanEks Galian C di Cikalahang Jadi Wisata Alam, Ceruk Nirwana Cirebon Penuh saat Libur Lebaran
Dalam sambutannya, walikota berpesan agar para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan.
Ia juga meminta Disdukcapil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan jemput bola.
“Saya minta Disdukcapil turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pelayanan agar lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Armawan menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia menegaskan jabatan yang diembannya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menindaklanjuti arahan walikota, Andi berencana menerapkan strategi pelayanan jemput bola agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kependudukan.
“Salah satu fokus kami adalah menghadirkan pelayanan langsung ke masyarakat. Ini akan kami realisasikan setelah konsolidasi internal,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, ia akan melakukan konsolidasi internal untuk membangun komitmen bersama seluruh jajaran, serta mengevaluasi capaian kinerja yang telah berjalan.
Baca Juga:DPUTR Cirebon Pastikan Jalan Mundu-Pamengkang Masuk Prioritas BetonisasiSMA Santa Maria 1 Gandeng Universitas Maranatha Gelar Tes TOEFL Prediction
Menurutnya, capaian perekaman data kependudukan saat ini telah mencapai lebih dari 80 persen dan menjadi modal untuk terus ditingkatkan.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta optimalisasi KTP elektronik.
Terkait kemungkinan pencetakan e-KTP di tingkat kecamatan, Andi menyebut hal tersebut masih perlu dikaji sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami akan melihat regulasinya terlebih dahulu. Saat ini sistem masih tersentralisasi di dinas sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 339.250 jiwa dan wajib KTP sebanyak 264.000 jiwa, Andi menilai diperlukan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan.