RADARCIREBON.ID – DPP Backstagers Indonesia menuntut pengamat Said Didu untuk minta maaf atas pernyataan yang disampaikan di Program Rakyat Bersuara iNews Tv.
Backstager Indonesia merupakan asosiasi yang menaungi event organizer dan pekerja kreatif di dalam industri tersebut.
Ketua DPP Backstagers Indonesia, Andro Rohmana Putra menyebut bahwa pernyataan Said Didu di Rakyat Bersuara buta data.
Baca Juga:WFH No, Naik Sepeda OkeArus Balik Lebaran 2026 Hari Ini, Tol Cipali Masih One Way
“Menyebut EO sebagai tempat korupsi saat industri ini baru merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi adalah narasi yang tidak punya empati,” kata Andro Rohmana Putra dalam pernyataannya.
Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Said Didu menyebut bahwa event organizer se-Indonesia menyedot anggaran hingga Rp50 triliun.
Andro mempertanyakan pernyataan tersebut. Dari mana Said Didu mendapatkan angka Rp50 triliun dan apakah data tersebut bisa diaudit.
“Hari ini pelaku EO bertahan di tengah badai pemangkasan anggaran dan efisiensi anggaran pemerintah. Kami bertahan saja sudah bagus, tapi dituduh menelan uang negara puluhan triliun,” katanya.
Mengenai pernyataan itu, Andro menyebut bahwa industri EO di Indonesia baru saja mengalami masa kelam ketika Covid-19 dan saat ini berusaha untuk bangkit.
Di tengah usaha itu, pemerintah memberlakukan efisiensi anggaran yang berlaku sejak tahun 2025.
Padahal, kata dia, industri event organizer merupakan usaha yang berkontribusi langsung pada produk domestik bruto (PDB).
Bahkan memberikan multiplier efffect yang signifikan yakni 2,3 kali.
Baca Juga:Arus Balik Lebaran Hari Ini, 87 Ribu Kendaraan Lintasi Tol CipaliLalu Lintas Tol Cipali Hari Ini, Ada Beberapa Perlambatan Arah Cirebon
Sebab, industri event menggerakan sektor turunan lainnya misalnya katering, UMKM, ekonomi lokal jasa, hingga lapisan terbawah seperti kru freelance, dan sopir.
“Industri event mempekerjakan dan menghidupi lebih dari 3 juta pekerja harian lepas,” tegasnya.
Tapi, keberadaan pekerja harian lepas ini sejak lama memang luput. Misalnya pada HPS event pemerintah daerah, tidak ada alokasi SDM profesional, kru, teknis hingga kru lapangan.
“Banyak pemerintah daerah menyelenggarakan event, tetapi dalam anggaran mereka menolak memasukan biaya upah tenaga kerja teknis dan kru,” ungkapnya.
Data Oxford Economics menyebutkan bahwa industri event berkontribusi pada PDB sebesar Rp128 triliun. Itu pun hanya dari sektor business event, belum lainnya.