INDRAMAYU – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui transformasi digital layanan pajak. Hal ini mengemuka dalam kegiatan “Transformasi Digital Layanan PBB-P2 dan Tabungan Samsat dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” di Aula Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga sektor perbankan. Forum ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga ruang kolaborasi dalam memperkuat sistem pelayanan pajak berbasis digital.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyatakan, digitalisasi menjadi langkah penting dalam meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mendorong optimalisasi penerimaan daerah secara lebih akuntabel.
Baca Juga:PSG vs Liverpool FC di Liga Champions 2025/2026: Prediksi Hasil, Pemain Kunci, dan Duel PanasKOMPI Desak Penghentian PSN Tambak Pantura Indramayu
“Dengan adanya digitalisasi, tingkat kebocoran dapat diminimalkan sehingga harus kita optimalkan bersama,” ujarnya.
Lucky juga meminta para kuwu untuk turut aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dalam proses pembayaran pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu, Amrullah menyampaikan, transformasi digital merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD, terutama dari PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan signifikan hingga 160 persen atau hampir Rp60 miliar.
“Pada tahun 2025, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp97,2 miliar atau naik 12,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Amrullah juga mengungkapkan, pada tahun 2026 ini telah didistribusikan sebanyak 681.537 SPPT kepada masyarakat. Selain itu, berbagai inovasi terus dilakukan, mulai dari pemutakhiran data hingga penerapan sistem digital untuk mempermudah akses layanan.
Dari tingkat provinsi, Kepala Bapenda Jawa Barat yang diwakili oleh Dwi Agus Sulistyo menekankan pentingnya adaptasi daerah dalam menghadapi tekanan fiskal. Ia menyebutkan, optimalisasi PAD menjadi kunci di tengah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Komisi II DPRD Indramayu Akan Tindak Lanjuti Aspirasi KOMPIJaga Kebersihan Lingkungan, Warga Kongsijaya Gotong Royong Bersihkan Drainase
Menurutnya, digitalisasi layanan menjadi keniscayaan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menghadirkan berbagai inovasi layanan Samsat digital seperti SAMBARA, e-Samsat, dan SIGNAL.