RADARCIREBON.ID – Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan. Langkah ini ditandai dengan peluncuran dokumen strategis berbasis analisis National Transfer Accounts (NTA) oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.
Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk memahami dinamika penduduk secara lebih komprehensif. Selama ini, analisis demografi kerap hanya bertumpu pada pembagian kelompok usia seperti anak-anak, usia produktif, dan lansia. Melalui pendekatan NTA, pemerintah kini mampu melihat produktivitas riil setiap kelompok umur secara lebih akurat.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam membaca bonus demografi. Tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kontribusi ekonomi dari tiap kelompok usia.
Baca Juga:Jaminan Perlindungan Pasukan Perdamaian Kasus Amsal Sitepu Seharusnya Bukan Masalah Hukum
“Melalui NTA, kita dapat mengetahui bagaimana produktivitas nyata setiap kelompok umur, bukan sekadar berdasarkan batas usia,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia saat ini tengah memasuki fase penurunan laju pertumbuhan penduduk. Proporsi lansia pun terus meningkat, menandakan bahwa negara ini semakin mendekati akhir transisi demografi. Perubahan struktur usia ini menuntut penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.
Pemerintah pun mulai menggeser cara pandang terhadap kelompok lansia. Alih-alih dianggap sebagai beban, lansia kini dilihat sebagai potensi melalui konsep silver dividend. Hal ini diwujudkan lewat penguatan silver economy, seperti pengembangan layanan kesehatan, hunian ramah lansia, hingga teknologi pendukung kehidupan lanjut usia.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada care economy atau ekonomi perawatan. Selama ini, beban perawatan anak dan lansia cenderung tidak terbagi merata dan lebih banyak ditanggung perempuan. Kondisi tersebut berkontribusi pada fenomena time poverty atau kemiskinan waktu.
Melalui dokumen strategis ini, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan lintas generasi.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyebut, Indonesia akan menghadapi penuaan penduduk (aging population).
Pada 2045 mulai jadi titik kritis, dimana beban ekonomi bisa meningkat karena lebih banyak lansia yang membutuhkan biaya kesehatan dan pensiun.