Ia menambahkan bahwa kepastian kerja dan penegakan regulasi menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan, termasuk menghindari praktik kontrak kerja yang tidak jelas. Selain itu, kebebasan berserikat perlu difasilitasi guna menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Tak kalah penting, peningkatan daya beli buruh dinilai sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang konkret dan terukur dalam APBD, termasuk dukungan terhadap forum ketenagakerjaan seperti dewan pengupahan dan tripartit.
“Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan serikat pekerja harus diperkuat dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan,” kata Basyir.
Baca Juga:PKU Akbar 2026: PNM Bekali 250 Pengusaha Ultra Mikro di Cirebon dengan Literasi Keuangan dan Kearifan LokalJadwal Bhayangkara FC vs Persib: 5 Laga Krusial Maung Bandung Dimulai dari Lampung
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, khususnya kondisi jalan rusak di kawasan industri yang berdampak langsung terhadap aktivitas pekerja.
Sementara itu, Kapolres Majalengka, Rita Suwadi, menegaskan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan May Day berlangsung.
“Kami siap mengawal dan mengamankan setiap kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas serikat pekerja, agar berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik antara pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik ketenagakerjaan.
Forum silaturahmi tersebut diharapkan menjadi wadah efektif dalam menyerap aspirasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Majalengka dapat terus terjaga.
Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian kegiatan May Day 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan bermakna, serta menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun daerah. (bae)