Sementara untuk kategori sedang, pemotongan TPP dapat berlangsung antara sembilan bulan hingga satu tahun sesuai tingkat pelanggaran. “Adapun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sanksi yang disiapkan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun,” terangnya.
Pelanggaran tersebut juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses perpanjangan kontrak kerja. “Sekarang masih tersisa sekitar 200 ASN yang harus menjalani pemeriksaan. Setelah seluruh BAP selesai, langsung dilakukan penetapan hukuman disiplin,” kata Meilan.
Ia menambahkan, keputusan hukuman disiplin ringan hingga sedang akan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian melalui atasan langsung. “Sedangkan untuk pelanggaran kategori berat, surat keputusan penjatuhan sanksi harus ditandatangani langsung oleh Bupati Cirebon,” pungkasnya. (sam)