Ditambahkan, proyek KPBU APJ jika dilaksanakan dalam waktu dekat dinilai tidak tepat karena minimnya kajian mengenai penggunaan alokasi anggaran daerah secara bersama. Menurutnya, kebutuhan Alat Penerangan Jalan (APJ) saat ini sebaiknya menggunakan anggaran murni daerah. Namun, penentuan titik pemasangan tetap perlu dikaji bersama legislatif, terutama untuk menentukan lokasi prioritas yang rawan kejahatan maupun kecelakaan akibat minimnya penerangan jalan di Kota Cirebon.
“Skemanya, kebutuhan alat penerangan jalan dibiayai secara bertahap melalui pos belanja langsung Dishub pada tahun anggaran berjalan. Sehingga lebih tepat sasaran sesuai skala prioritas dan tidak terikat pembayaran jangka panjang dengan pihak ketiga di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas,” pungkasnya. (abd)