Menurut Toto, usulan pembangunan yang membutuhkan dukungan APBD harus mengikuti tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Usulan tidak dapat langsung dimasukkan pada pertengahan proses anggaran.
“Ketika mengusulkan harus melalui mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak bisa meminta di pertengahan jalan,” kata Toto.
Ia menjelaskan, usulan pembangunan dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, penyusunan RKPDes, hingga masuk dalam RAPBDes dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dibiayai di tingkat desa atau kabupaten, usulan dapat didorong masuk melalui sistem perencanaan pembangunan hingga tingkat Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Korea Selatan Buka Peluang Kerja bagi 7.000 Pekerja MusimanWarga Dawuan Alami Kecelakaan Akibat Kabel Putus, Diskominfo Panggil APJATEL
Toto menyatakan dirinya akan berupaya mengawal aspirasi yang telah disampaikan masyarakat Linggarjati, terutama kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak. Menurutnya, jalan lingkungan, JUT, irigasi, maupun infrastruktur penghubung memiliki fungsi penting bagi aktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Semua urgen. Jalan lingkungan urgen, jalan usaha tani juga urgen. Semua membutuhkan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, fungsi wakil rakyat tidak hanya berkaitan dengan legislasi, tetapi juga penganggaran dan pengawasan. Karena itu, pengawalan terhadap usulan pembangunan sejak masuk dalam sistem perencanaan dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran.
“Di situlah pentingnya ada wakil rakyat karena wakil punya tiga fungsi, legislasi, budgeting dan pengawasan. Di fungsi budgeting ini bagaimana mengawal terkait dengan anggaran,” kata Toto. (bud)